Home | Nasional | Politik | Potensa | Etalase | Zona Riau | Sportainment | Hua Shan | Epaper | Indeks Berita
 
KPK Geledah Kantor Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sita Dokumen Keuangan
Jumat, 04/01/2019 - 08:42:26 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • KPK Geledah Kantor Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sita Dokumen Keuangan
  •  

    JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

    Tiga lokasi tersebut yakni,‎ kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya pada KemenPUPR, kemudian rumah tersangka Direktur PT Tachida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan kediaman PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang kemarin.

    "Penyidik melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dari siang, 3 Januari 2019 hingga malam dan dua lokasi lain, yaitu, Rumah tersangka IIR, Direktur PT. TSP serta Rumah tersangka DSA, PPK SPAM Toba 1," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (4/1/2019).

    Dari salah satu lokasi yang digeledah tersebut, tim menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek SPAM KemenPUPR. Salah satu dokumen yang disita yakni terkait catatan keuangan.

    "Dari 3 lokasi tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan keuangan serta barang bukti elektronik," pungkas Febri.

    KPK sendiri telah menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

    Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

    Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR. Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

    Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

    Diberitakan okezone, empat pejabat KemenPUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan USD5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

    Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

    Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai diatas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek dibawah Rp50 miliar.

    Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

    Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat KemenPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)




     
    Berita Lainnya :
  • KPK Geledah Kantor Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sita Dokumen Keuangan
  •  
    Komentar Anda :

     
      Berita Terkini  
    01 MUI Pekanbaru Safari Dakwah ke Masjid Paripurna Al-Hidayah
    02 Pertamina Hulu Indonesia Akan Tingkatkan Produksi
    03 Kuansing Kekurangan Dokter
    04 Masjid Al-Hidayah Jalan Meranti Gelar Rapat Tahunan
    05 Business Lunch Buffet di Hotel Furaya Diskon 50 Persen
    06 Satpol PP Dumai Amankan 17 Anak Punk
    07 XL Axiata Perkuat Jaringan Data di Sumatera
    08 Simeone Kecewa Atletico Tersingkir dari Copa del Rey 2018-2019
    09 OJK Nyatakan Kinerja Sektor Keuangan 2018 Positif
    10 Enggan Disentuh Suami Gara-gara Memiliki PIL
    11 Terungkap, Motif Pembunuhan Sepupu di Perawang Demi Modal Nikah, Awalnya Tak Niat Membunuh
    12 KPK Geledah Kantor Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sita Dokumen Keuangan
    13 Gubernur Riau Pecat 23 PNS Pemprov Terlibat Korupsi
    14 Saat Akhir Tahun Kemarin Trafik Operator Melejit, Paling Banyak Dipakai Streaming
    15 Terkait Dugaan Korupsi Rp1,6 Miliar, Polda Riau Periksa Seluruh Anggota DPRD Rohil
    16 KPU Rohul Terima Laporan LPSDK, Partai Golkar Terbesar Terima Sumbangan
    17 Ada Keluhan Tentang Internet Desa, Musliadi: MoU dengan PT Icon Plus Perlu Ditinjau Ulang
    18 Teken Komitmen Bersama, Bupati Minta Kades Gunakan ADD Tepat Sasaran
    19 Cuma Rp5 Juta, Sudah Bisa Pesan Avanza Terbaru 2019
    20 Sanksi Terlalu Berat dan Tak Efektif, DLH akan Revisi Perda Sampah
    21 Dilantik Ketua DPRD Kuansing, Wachid Insani dan Syafri Said Resmi Jadi Anggota Dewan
    22 Inikah Wajah Baru Avanza-Xenia 2019?
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © METRORIAU.com - Berwawasan dan Berkepribadian