Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.


Minggu | 08 Desember 2019
PSMTI Dapat Membantu Pembangunan dan Mensejahterakan Masyarakat Riau
Warga Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau..


Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.

Rubrik : politik
Biasa Saja Ada Tak Puas Hasil Pemilu
Editor : | Penulis:
Minggu , 15 Mei 2019
drh H Chaidir, mantan Ketua DPRD Provinsi Riau. [Int]

PEKANBARU - Pemilu serentak 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota badan legislatif (DPD, DPR dan DPRD) telah berjalan dengan aman dan lancar.  Ada pihak yang tidak puas terhadap hasilnya, sebenarnya hal itu biasa saja sebagai bentuk dinamika dalam proses demokrasi; sesuatu yang wajar mengingat kontestasi berlangsung sangat seru, terutama di lintasan pilpres.

Pandangan ini disampaikan pengamat politik Dr H Chaidir, Jumat (10/5/2019). Dikatakannya, hal ini antara lain disebabkan karena hanya dua pasang kontestan yang bertarung. Para pendukung kedua kontestan pilpres langsung terpolarisasi secara diametral. Ditambah dengan kompetisi ribuan caleg yang mengerahkan segenap ppendukungnya, partisipasi pemilih meningkat secara signifikan. Maka bertambah hebohlah panggung politik kita. 

Tidak usah ragu apalagi ada kekhawatiran instabilitas pasca penetapan pemenang. Seperti pengalaman pemilu kita di masa-masa lalu, setelah hiruk pikuk pemilu berlalu, masyarakat akan kembali tenang dan bersama-sama kembali ke kehidupan normal.

"Seperti ungkapan peribahasa kita, “biduk lalu kiambang bertaut”. Masyarakat kembali bersatu setelah terkotak-kotak oleh kepentingan kelompok atau kepentingan partai. Begitulah seharusnya," ujar Chaidir.

Namun bila dinamika kontestasi pemilu itu (terutama kontestasi pilpres) terus-terusan diprovokasi secara membabi-buta oleh elit-elit yang kehilangan akal sehatnya, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, tentu saja agak merisaukan, apalagi kemudian terkesan dibumbui isu SARA.

Ada kesan terjadi ketidakseimbangan kesadaran berpikir antara hak dan tanggung jawab. Elit (tokoh-tokoh politik, agama, red) yang seharusnya berperan membimbing masyarakat untuk memahami baik-buruk sebuah pilihan, terlihat ikut pula hanyut.

Sekali kita salah bersikap karena terdorong semangat emosional akibat hasutan yang berlebihan, maka bangunan kebinekaan yang sudah kita sepakati dan sebenarnya sudah lama selesai akan kembali rusak bahkan terancam berkeping-keping tanpa bentuk. Mosok setiap kali kita kembali lagi, dan kembali lagi ke kilometer nol. Kapan bangsa kita akan maju, sementara bangsa-bangsa lain sudah berlari kencang menuju kemajuan yang mereka cita-citakan.
 
Pendidikan politik yang baik itu idealnya adalah tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang. Kita punya hak, dan atas hak kita itu orang lain berkewajiban menghormatinya, tetapi pada saat yang sama ada kewajiban bagi kita untuk menghormati hak orang lain. Bila terjadi benturan kepentingan dan hak, maka benturan itu didamaikan oleh hukum dan diselesaikan secara konstitusional demokratis melalui pemilu. Kalau cara ini tidak kita hormati, jalan mana lagi yang akan kita tempuh?

Proses rekrutmen KPU dilakukan secara terbuka dan dilakukan pula fit and proper test oleh DPR. Dengan demikian sebenarnya anggota KPU itu adalah figur-figur yang teruji dan mampu. Mereka bekerja menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundangan. Badan pengawas Pemilu sekarang juga diberi kewenangan yang lebih besar sehingga lebih berkuku mengawasi keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu.

"Saya mengajak kita semua untuk berpikir secara jernih. Kita ini negara hukum artinya, semua ada aturan mainnya. Kita pasti paham. Apalagi sebuah Lembaga, pasti ada aturan mainnya (Peraturan perundang-undangan yang mengatur), demikian pula orang-orang yang berada dalam Lembaga tersebut pasti diikat oleh ketentuan hukum, dan dituntun oleh prosedur kerja dan kode etik,” sambung mantan Ketua DPRD Riau ini.
 
Jangan mudah terpancing oleh permainan opini atau agenda setting dan ngotot mempercayai begitu saja hasutan dan informasi palsu, apalagi kemudian tidak bersedia menerima kenyataan dan menganggap kenyataan itu penuh kepalsuan. Mari kita gunakan akal sehat. Mari berpikir sederhana dengan cara yang benar. Jadi masalahnya bukan pada memilih Jokowi atau bukan memilih Jokowi.

Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu kon ik jika dipandang secara negatif. Mari kita kembangkan semangat toleransi, sikap menghargai dan menghormati perbedaan antarsesama. (rls)




Berita Lainnya