Senin | 24 Februari 2020
Perayaan HUT Dewa Tua Pek Kong di Vihara Hock Tek Kiong
Vihara Hock Tek Kiong Jalan Lintas Pekanbaru - Duri km 73, Desa Berutu, Minggu.


Sabtu | 15 Februari 2020
PSMTI Riau Gelar Seminar Bisnis Untuk Bersaing di Era Digital
Sekitar 120 peserta mengikuti seminar dengan tema "Siapkah Bisnis Anda.


Minggu | 09 Februari 2020
IKTS Gelar Imlek Bersama
Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang dan Sekitarnya (IKTS) menggelar Imlek.

Rubrik : politik
KPU Bekerja Sesuai Konstitusional
Editor : Apj | Penulis: Rls
Selasa , 00 0000

PEKANBARU - Pengamat komunikasi publik dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr Jupendri, SSos, MIKom, menilai, secara konstitusional Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki landasan kuat sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, karena diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini menjawab tentang kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 sepertinya tidak ada.

Ini dibuktikan banyaknya laporan-laporan terkait penyelenggara Pemilu, khususnya pemilihan presiden (Pilpres).

"KPU itu memiliki landasan konstitusional yang kuat, begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu. Dalam UU kita, KPU ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan," ungkap mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) UMRI ini, Selasa (14/5/2019) di Pekanbaru.

Melihat kondisi yang ada, KPU bukanlah lembaga yang tidak memiliki kekurangan, dan dengan kekurangan ini khususnya pelaksanaan Pemilu, KPU harus transparan serta terbuka menjawab segala tudingan yang dilontarkan, misalnya tidak independen dan lain sebagainya.

"KPU harus mengkomunikasikan dengan membuka luas (transparan, red) ke masyarakat tentang berbagai hal yang menjadi kecurigaan selama ini," tuturnya.

Untuk itu, Jupendri berharap kepada KPU dan Bawaslu bekerja lebih terbuka dan transparan lagi, sehingga kecurigaan masyarakat bisa ditutupi.

Dan kepada masyarakat, ia meminta mempercayai KPU sebagai lembaga yang ditunjuk negara sebagai penyelenggara negara.

"Jika ada persoalan, laporkan, karena sesuai konstitusi ada jalurnya, yakni melalui Mahkamah Konstitusi dan Gakkumdu," tutupnya. (am)




Berita Lainnya