Kamis | 27 Juni 2019
Masyarakat Tionghoa Panipahan Galang Dana Bantu Korban Kebakaran
Masyarakat Tionghoa Panipahan melakukan penggalangan dana korban kebakaran,.


Rabu | 26 Juni 2019
Bupati Rohil Apresiasi Peran Tokoh Tionghoa
Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp, mengapresiasi peran tokoh.


Minggu | 23 Juni 2019
Melihat Indahnya Toleransi Antarumat Beragama di Kelenteng Ancol
BANYAK tempat di Jakarta yang sangat unik dan melambangkan indahnya toleransi.

Rubrik : politik | Rabu , 15 Mei 2019
MK Jadi Pintu Terakhir tak Puas Hasil Pemilu
Editor : Apj | Penulis: Rls
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dr Admiral. (*/int)

PEKANBARU - Indonesia merupakan negara hukum. Dan siapapun yang berada didalamnya harus mematuhi dan mengikuti proses hukun yang ada.

Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dr Admiral, Rabu (15/5/2019).

Ia mengatakan, sengketa hasil pemilu, baik pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena menurutnya, MK-lah perangkat akhir memutuskan  perselisihan hasil.

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus," ujar Admiral.

Ia menambahkan, mencermati kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Berdasarkan amanat Konstitusi pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum,pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. "Jadi kita harusnya ini sangat dimengerti, karena inilah aturan hukum di negara kita," sebutnya lagi.

Ia berharap kepada masyarakat sabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Karena dalam aturan yang ada, lembaga tersebutlah penentu akhir pelaksanaan Pemilu.

Semua masalah yang ada berkaitan dengan pemilu hendaknya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, atau di luar koridor konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Mahkamah Konstitusi atau Gakkumdu untuk pidananya.

Apapun yang diputuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang tersebut harus diterima dengan terbuka dan lapang dada.

"Itulah esensi supremasi hukum, bahwa supremasi hukum harus dihormati oleh semua warga negara Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum," ajaknya.

"Pada akhirnya, kita mengajak seluruh masyarakat, tim peserta pemilu, baik pileg dan pilpres untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Lalu, percayailah lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Jika hasil akhir tidak memuaskan, seperti saya sampaikan tadi, ada jalur hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi," tutupnya. *

 




Berita Lainnya