Kamis | 27 Juni 2019
Masyarakat Tionghoa Panipahan Galang Dana Bantu Korban Kebakaran
Masyarakat Tionghoa Panipahan melakukan penggalangan dana korban kebakaran,.


Rabu | 26 Juni 2019
Bupati Rohil Apresiasi Peran Tokoh Tionghoa
Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp, mengapresiasi peran tokoh.


Minggu | 23 Juni 2019
Melihat Indahnya Toleransi Antarumat Beragama di Kelenteng Ancol
BANYAK tempat di Jakarta yang sangat unik dan melambangkan indahnya toleransi.

Rubrik : hukum | Rabu , 12 Juni 2019
Kejari Pekanbaru Usut Kredit Macet di PT PER
Editor : wisly | Penulis: Linda
ilustrasi

PEKANBARU - Jaksa penyidik di Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengusut dugaan korupsi kredit macet di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp1 miliar. Perkara di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu sudah masuk tahap penyidikan.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni, mengatakan, penyidik menemukan ada dugaan tindak pidana dalam  penyaluran kredit tahun 2013-2016. "Sekarang sudah penyidikan," ujar Yuriza, Selasa (11/6).

Yuriza mengatakan, perkara ini sudah diselidiki sejak beberapa bulan lalu. Saat proses penyelidikan, sejumlah pihak dari PT PER dan pihak lainnya sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Menurut Yuriza, sebelumnya sudah  7 orang yang sudah dipanggil, termasuk Direktur PT PER. "Kita sudah panggil bersangkutan (Direktur PT PER) saat proses penyelidikan lalu," kata Yuriza.

Setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Mei 2019 lalu, kata Yuriza, pihaknya akan memanggil kembali pihak PT PER, jaksa penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya.  "Ada beberapa orang yang akan kita panggil sebagai saksi," ucap Yuriza.

Informasi dihimpun, perkara di PT PER yang sedang diusut Kejari Pekanbaru adalah penyaluran dana modal ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2013-2016. Kredit macet di perusahaan pelat merah itu terkait pinjaman dana modal untuk pengembangan usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Adapun nama kreditnya adalah kredit bakulan. Ada 2 kelompok UMKM yang pembayarannya macet, yaitu pada kelompok pedagang, dan kelompok koperasi. Adapun total kredit macet dari dua kelompok itu diperkirakan mencapai Rp1 miliar. "Ini yang mau kita dalami," tegas Yuriza.*




Berita Lainnya