Minggu | 14 Juli 2019
Stephen Sanjaya Terpilih Jadi Ketua PSMTI Riau
Stephen Sanjaya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum (Ketum) Paguyuban.


Sabtu | 13 Juli 2019
PSMTI Riau Gelar Musprov IV, Ini Agendanya
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau akan menggelar.


Rabu | 10 Juli 2019
Indahnya Kelenteng Sam Poo Kong di Semarang
Untuk pengalaman liburan yang luar biasa, coba berputar-putar di Semarang, Jawa.

Rubrik : hukum
MA Vonis Bebas Syafruddin
Saut Situromorang: KPK tak Gentar Usut BLBI
Editor : develop | Penulis: Andi Nur Aminah
Selasa , 09 Juli 2019
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. [*/int]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) mengaku tak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Dalam pernyataan resminya, Komisi  antirasuah ini mnenegaskan tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), khususnya untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.
 
"KPK sangat memahami upaya pemberantasan korupsi seringkali berada di jalan yang terjal. Tapi kami paham, kerja belum selesai dan KPK akan terus berupaya menjalankan tugas dan amanat publik ini sebaik-baiknya," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK Jakarta, Selasa (9/7).

Penyelidikan kasus yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun ini, kata Saut, pertama dilakukan sejak Januari 2013. Kemudian KPK melakukan penyidikan pertama untuk tersangka Syafruddin pada Maret 2017 dan berlanjut sampai saat ini.

Selama proses penanganan perkara ini, KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dengan sangat berhati-hati dan berdasarkan hukum. Dalam proses penyidikan, Syafruddin juga pernah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat itu hakim praperadilan menolak pengajuan tersebut dan menegaskan proses penyidikan yang dilakukan KPK dapat diteruskan.

Kemudian, sambung Saut, dengan jelas dan tegas Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah memutus dengan pertimbangan yang kuat yang terakhir menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk terdakwa tanpa dissenting opinion antara para hakim.

"Bahkan KPK juga membuka penyidikan baru dengan tersangka Sjamsul Nursalim, Pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)  istrinya Itjih Nursalim," tutur Saut seperti dilansir republika.co.id.

KPK, tambah Saut, juga membangun kerja sama lintas negara dengan otoritas di Singapura dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sebagai ikhtiar untuk mangembalikan kerugian negara yang sangat besar yakni Rp 4,58 triliun.

Selain itu, KPK juga terus memastikan, upaya  yang sah secara hukum untuk mengembalikan kerugian negara tersebut tidak akan berhenti.  "Sehingga, KPK akan mempelajari dan segera menentukan sikap yang pada prinsipnya adalah akan melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa dalam kerangka penanganan perkara ini dan hal lain yang terkait," ungkap Saut.

Selain itu, KPK juga akan mencermati beberapa hal dari lnformasi yang disampaikan MA dalam putusannya. Putusan MA yang tidak diambil dengan suara bulat.  Tiga orang Hakim memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian, dalam putusannya juga dikatakan  perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya, namun bukan merupakan tindak pidana.

"Sejauh ini tidak ada lnformasi dari MA yang mengatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun dan pihak lain yang diperkaya dalam perkara ini tidak terbukti. Apalagi ada penegasan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya," ujar Saut.

Sehingga, lanjut dia, bila dengan tetap mengacu pada prinsip dasar menghormati institusi peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka KPK akan tetap melaksanakan putusan kasasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan setelah mendapatkan salinan putusan atau petikan putusan secara resmi.

"KPK akan mempelajari secara cermat putusan tersebut dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," tutur Saut.

KPK, kata dia, juga tetap akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun. [*]




Berita Lainnya