RENGAT -  Bupati Inhu, Rezita Meylani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Senin (25/4). Penyerahan LKPD sebagai upaya mewujudkan komitmen pelayanan masyarakat yang  transparan dan akuntabel tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan jadi yang pertama dalam melaporkan di Provinsi Riau. Hadir para asisten, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kadis PMD dan Kadis Disdikbud.

Penyerahan diawali dengan penandatanganan serah terima dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari Bupati Inhu, Rezita kepada PLH BPK Provinsi Riau, Mas Aggung M Noor. 

Baca :

• » Saat ‎Peringati Isra Mikraj, Bupati Inhu Tegaskan Komitmen Perbaiki Jalan
• » Pemkab Rohil Hentikan Perekrutan Tenaga Honorer Mulai 2026
• » PUPR Inhu Siapkan Anggaran 3 M, Perbaiki Jalan Pematang Reba-Pekan Heran

LKPD Unaudited Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari laporan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah.

Bupati Inhu, Rezita mengatakan, penyerahan LKPD merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Penyusunan dan pelaporan LKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 merupakan tanggung jawab kami. Terus berupaya menyajikan data laporan keuangan secara tepat waktu," tuturnya.

Sementara itu, Plh BPK, Mas Aggung M Noor menyatakan dukungannya kepada Bupati Rezita beserta jajaran pemerintah untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan jajaran, karena berkomitmen menjadi yang pertama dalam melaporkan pertanggung jawaban keuangaan kepada BPK," ucapnya.

BPK Provinsi Riau mendukung penguatan laporan keuangan daerah yang dapat dianalisa dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan daerah mendatang.

"Pihak BPK berharap seluruh kepala daerah bisa melaksanakan program dan penyelengaraan daerah dengan baik dengan diikuti pelaporan pengelolaan keuangan yang terpercaya," tambahnya.

Dengan telah diserahkannya LKPD Unaudited, lanjutnya, akan diproses oleh BPK untuk melaksanakan pemeriksaan rinci dan memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023.*