BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil agar jangan lagi asal mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua II DPRD Rohil, Basiran Nur Effendi. Menurutnya, ada beberapa ranperda yang berujung gagal disahkan, karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Belum lama ini, kita rapat menanyakan kepada kawan-kawan dari OPD terkait kesiapannya. Artinya, kalau ada usulan harus betul-betul gitu ya, kita harus mengevaluasi diri lah jangan sampai terulang lagi," ungkap pria yang akrab disapa Abbas itu.

Diakui Abbas, pada 2022 silam banyak ranperda yang diajukan oleh OPD dan ditetapkan dalam Propemperda, akan tetapi kelengkapan secara teknis itu tidak lengkap, sehingga akhirnya banyak yang tidak bisa dilanjutkan sampai ke tahap selanjutnya. 

Sebab, kata Abbas, selama ini apa yang diajukan OPD kepada DPRD tidak melalui proses yang matang, sehingga terkadang ada rancangan peraturan daerah (perda) itu diajukan tetapi rupanya undang-undang di atasnya sudah tidak relevan lagi.

Dibeberkan Abbas, tahun 2022 lalu misalnya juga ada sejumlah ranperda yang ditarik kembali atau batal disahkan, karena bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Seperti ranperda retribusi pelayanan tera tera ulang dan retribusi penyediaan air minum. Kemudian juga ada ranperda tentang rencana induk pariwisata. 

Untuk itu, DPRD melalui Bapemperda ke depan akan lebih selektif dalam menerima seluruh usulan dari OPD dan tentunya pihak yang mengajukan agar terlebih dahulu mempelajari apakah ada aturan yang dilanggar diatasnya agar pekerjaan ini tidak sia-sia.*