Minggu | 15 September 2019
Maha Vihara Pusdiklat Bumi Suci Maitreya Kumpulkan 103 Kantong Darah
Maha Vihara Pusdiklat Bumi Suci Maitreya Jalan Bukit Barisan III, Pekanbaru.


Sabtu | 14 September 2019
5000 Lampion Hiasi Maha Vihara Pusdiklat Bumi Suci Maitreya
Maha Vihara Pusdiklat Bumi Suci Maitreya Jalan Bukit Barisan III, Pekanbaru,.


Jumat | 13 September 2019
Dihadiri Wagubri, Festival Kue Bulan di Pekanbaru Dipadati Warga
Meski diselimuti kabut asap, perayaan Festival Lampion Zhong Qiu di Jalan.

Rubrik : hukum
Dugaan Korupsi RSP Unri
Pejabat Penandatangan SPM dan Konsultan Pengawas Diperiksa
Editor : putrajaya | Penulis: Linda
Selasa , 06 Agustus 2019
Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Riau. [Int]

PEKANBARU - Pasca peningkatan status perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Riau ke penyidikan, penyidik Bagian Pidana Khusus (Pidsus) langsung memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Dua saksi diperiksa dipanggil untuk dimintai keterangannya, Selasa (6/8).

Dua saksi itu adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiataan pembangunan, Desi Ria Sari dan Konsultan Pengawas PT Kuantan Graha Marga, Rumbio Tampubolon. Keduanya dipanggil ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau pada pukul 09.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap Ria dan Rumbio berlangsung hingga pukul 16.00 WIB di ruang Pidsus Kejati Riau, eks Gedung Internasional Creative School, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Sebelum meninggalkan Kejati Riau, keduanya sempat duduk di ruang tunggu Bagian Pidsus Kejati Riau.

Rumbio yang dikonfirmasi terkait kedatangannya ke Kejati Riau, membenarkan kalau dipanggil terkait pengerjan pembangunan RSP Unri. "Pemeriksaan hari ini mengenai rumah sakit (RSP)," ujar Rumbio.

Rumbio mengaku dari PT Kuantan Graha Marga.  Perusahaan itu melakukan pengawasan pengerjaan pembangunan RSP Unri tahun 2015 senilai  Rp47 miliar. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui pekerjaan itu belum selesai. "Progres-nya baru 57 persen," ucap Rumbio.

Rumbio menyebutkan kedatangannya hanya memberikan laporan saja terkait pengawasan pekerjaan ke penyidik. "Hanya lapor, tidak serahkan dokumen," kata Rumbio.

Sementara Ria yang ditanya terkait kedatangannya enggan menjawab. Didampingi seorang pria, Ria yang mengenakan cadar berlalu tanpa bicara. "Tidak ada urusan," ucap pria yang mendampingi Riau sambil bergegas meninggalkan Kantor Kejati Riau.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan pemanggilan sejumlah pihak  terkait pembangunan RSP oleh penyidik Pidsus Kejati Riau. "Dipanggil sebagai saksi," ungkap Muspidauan.

Dia menyebutkan, penyelidik perlu memanggil saksi-saksi untuk membuat terang dugaan tindak pidana di proyek RSP Unri. Dari keterangan dan dokumen yang dikumpulkan akan dilakukan gelar perkara. "Dari gelar itu akan diketahui siapa yang bertanggungjawab dalam proyek tersebut," tutur Muspidauan.

Sebelumnya, dalam proses penyelidikan, Bagian Pidsus Kejati Riau sudah memeriksa sejumlah pejabat Unri. Di antaranya Rektor Unri,  Prof Ir H Aras Mulyadi MSc selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang diperiksa pada awal Juli 2019 lalu.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Armia, dan  Wandri Nasution dari PT Mawatindo Road Construction (MRC). Pihak  PT Asuransi Mega Pratama, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Panitia Lelang ULP Unri. dan konsultan pengawas.

Pembangunan gedung B RSP Unri berasal dari APBN tahun 2015 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan  nilai pagu anggaran  yakni  Rp50 miliar dan  nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp47.864.762.000.

Adapun sistem pengadaannya, dengan cara lelang umum - pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur. Dalam pelaksanaan lelang, PT MRC keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan 35 perusahaan lainnya.

Dalam  pengerjaannya PT MRC tidak mampu menyelesaikan pembangunan. Hingga 31 Desember 2015, progres pembangunan 50 persen. [*]




Berita Lainnya