Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.


Minggu | 08 Desember 2019
PSMTI Dapat Membantu Pembangunan dan Mensejahterakan Masyarakat Riau
Warga Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau..


Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.

Rubrik : inhil
Pemkab dan DPRD Inhil Sepakat Gelper Ditutup
Editor : wisly | Penulis: Yendra
Selasa , 13 Agustus 2019
RDP DPRD dengan beberapa OPD yang bersinggungan dengan gelper dan hiburan malam. (yendra)

TEMBILAHAN - Menindaklanjuti aksi damai yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila menuntut penutupan Gelanggang Permainan (Gelper) dan Hiburan malam beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kesbangpol, Dinas Perizinan, SatPol PP, Dinas Pariwisata, Selasa (13/8). Dari rapet itu disepakati oeprasional gelper ditutup.

Rapat menetapkan keputusan tuntutan menutup gelper dan hiburan malam yang dilayangkan oleh Pemuda Pancasila serta resmi di tutup. Dalam rapat tersebut juga hadir perwakiln Ormas Pemuda Pancasila, Granat, NU, MUI, FPI dan MPI.

Dinas Perizinan Kabupaten Inhil mengatakan, di Tembilahan ada 4 usaha gelper, hanya 1 yang memiliki surat izin tetapi itupun sudah habis masa berlakunya.

"Ada juga yang memiliki izin yang seharusnya difungsikan untuk permainan anak-anak, tetapi digunakan oleh orang dewasa dan disalah gunakan," katanya.

Kemudian, Kasatpol PP,  TM Syaifullah mengatakan tidak tahu keberadaan Online Single Submission (OSS) alias perizinan usaha terintegrasi.

"Kalau kita sama sama mengetahui tidak memiliki izin, maka kami akan menutup Gelper tersebut sesuai prosedur," Kata Kasatpol PP TM Syaifullah

Begitu juga dengan perwakilan Dinas Pariwisata mengatakan, ia sudah membuat Perda tahun 2017 tentang Penyelenggara Pariwisata. Di dalamnya juga membahas terkait dengan arena ketangkasan.

"Tetapi yang ada (bisa) diizinkan adalah arena berkuda dan memanah, jadi tidak ada gelanggang permainan seperti judi dan lain-lain," ungkapnya.*




Berita Lainnya