Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.


Minggu | 08 Desember 2019
PSMTI Dapat Membantu Pembangunan dan Mensejahterakan Masyarakat Riau
Warga Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau..


Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.

Rubrik : politik
Demokrat Bantah Incar Kursi Kabinet
Editor : wisly | Penulis: republika
Selasa , 13 Agustus 2019
ilustrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan membantah anggapan yang menyebut manuver partainya merapat ke koalisi pemerintahan sebagai upaya mengantar kursi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin. Syarief menegaskan Demokrat tidak pernah meminta jatah kursi kabinet.

"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," ujar Syarief Hasan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (13/8).
 
Kendati tak mengincar menteri, Syarief mengatakan, bukan berarti Demokrat mau bergabung tanpa mengajukan syarat. Syarief menyebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar Demokrat mau bergabung.

"Pertama kita chemistry-nya cocok apa enggak. Chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa enggak. Programnya cocok atau tidak. Yang kedua kebersamaan ada atau tidak di dalam‎. Koalisi kan harus kompak. (ketiga) Kami nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," kata Syarief Hasan.

Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut manuver Demokrat yang berusaha bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf karena Demokrat berusaha mengincar kursi di kabinet. "Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," kata Irma Suryani saat dihubungi, Selasa (13/8).

Kendati demikian, Irma menghormati pilihan politik partai demokrat untuk gabung ke pemerintah. Namun, keputusan menerima atau tidaknya Komisi Indonesia Kerja (KIK) akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tertentu.

Irma menilai, Demokrat merupakan salah satu oposisi Joko Widodo di Pilpres. Namun, Demokrat tak menggunakan isu politik identitas unyuk menghantam Jokowi.

Untuk itu, ia menilai, wajar bila Demokrat ingin bergabung. Ia pun berpesan pada partai lain yang ingin bergabung agar tetap konsisten.

"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen , agar tetap memiliki kehormatan dihadapan publik," kata dia.*




Berita Lainnya