Selasa | 20 Agustus 2019
HUT ke-74 RI, Yayasan Hemadhiro Mettavati Gelar Pesta Rakyat di Okura
Yayasan Hemadhiro Mettavati menggelar acara pesta rakyat bertajuk Mengenang.


Minggu | 18 Agustus 2019
Pengurus Persaudaraan Marga Zhang Riau Resmi Dilantik
Persaudaraan Marga Zhang Riau masa bhakti 2019-2022 yang diketuai Robert Iwan.


Minggu | 18 Agustus 2019
Sambut HUT Kemerdekaan RI, Muda-Mudi IKTS Gelar Berbagai Lomba
Muda-mudi Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang & Sekitarnya (IKTS) menggelar.

Rubrik : hukum
Dugaan Korupsi Transmigrasi di Inhil
Dua ASN Pemprov Riau, Konsultan Proyek dan Kontraktor Jadi Tersangka
Editor : putrajaya | Penulis: Linda
Selasa , 13 Agustus 2019
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. [Int]

PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana transmigrasi di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Berkas tersangka sedang dilengkapi penyidik.

"Sudah empat orang ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka," ujar  Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, di Pekanbaru, Selasa (13/8).

Keempat tersangka itu, dua adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau berinisial J selalu Pejabat Pembuat  Komitmen (PPK), dan D selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  MS selaku kontraktor dan Ms dari CV SC  selalu konsultan pengawasan proyek.

Sunarto menjelaskan, penyidik sudah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk ditelaah. "Berkas empat tersangka sudah  tahap I ke kejaksaan," kata Sunarto.

Menurut Sunarto,  berkas harus dilengkapi karena dinilai masih ada kekurangan. "Saat ini, penyidik masih memenuhi petunjuk dari JPU (Jaksa Penuntut Umum)," tutur Sunarto.

Untuk diketahui, dugaan korupsi transmigrasi di Inhil  terjadi pada Juli hingga Desember 2016. Proyek menggunakan dana yang  bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk pembangunan perumahan sebanyak 146 unit.

Kegiatan dilaksanakan oleh  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dengan rakanan  PT BPN dengan nilai penawaran Rp16 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp18 miliar.

Sementara untuk jasa konsultasi pengawasan dilaksanakan oleh CV SC dengan nilai pagu hampir Rp400 juta. Dalam pelaksanaan diduga terjadi penyimpangan dana dan ini menjadi temuan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Riau. (lda)




Berita Lainnya