Apr 2025
22

POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
Ketua Bawaslu Dumai Tinjau Proses Pemungutan Suara Pilkada 2024
dumai | Rabu, 27 November 2024 | 14:00:00 WIB
Editor : bambang | Penulis : bambang
Ketua Bawaslu Dumai Agustri meninjau proses pemungutan suara di beberapa TPS

DUMAI - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dumai, Agustri bersama walikota Dumai H. Paisal dan Forkopimda Dumai tinjau Pelaksanaan Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Rabu (27/11/2024).

Dari titik kumpul Mal Pelayanan Publik (MPP) Dumai, Agustri bersama rombongan yang dipimpin oleh walikota Dumai, H Paisal  Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Riau Kombes Pol Manang Soebeti, Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, Danlanal Dumai atau yang mewakili,  dan Kepala Perangkat Daerah terkait meninjau 5 (lima) TPS.

Pertama, rombongan mengunjungi TPS 14 di Jalan Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti. Lanjut ke TPS 9 yang berada di Aula Akper Sri Bunga Tanjung, Jalan Tanjung Jati, Kelurahan Buluh Kasap, dan TPS 01 berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di Depan Melodi Ponsel. Tinjauan berakhir di TPS 901 dan TPS 902 yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Dumai, Jalan Pemasyarakatan, Kelurahan Bumi Ayu.

"Alhamdulillah, kami telah meninjau langsung beberapa TPS yang ada di Kota Dumai untuk memastikan proses pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 lancar dan tanpa kendala," Ungkap Agustri.

Agustri berharap, tahapan pencoblosan hingga penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai pada Pilkada Serentak 2024 hari ini pada tanggal 27 November 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

Selain itu, dalam momen Pilkada yang penuh makna ini, Ketua Bawaslu Kota Dumai dengan bangga menggunakan hak pilihnya.

“Tindakan ini bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga contoh nyata dari komitmen kami terhadap demokrasi yang adil dan transparan. Mari bersama-sama kita wujudkan pilkada yang berkualitas.” Pungkasnya. (*)


Artikel Popular
politik
hukum