SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur setelah pemerintah pusat merasionalisasi anggaran secara signifikan. Kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang harus bersiap menghadapi situasi ini.

Pemangkasan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti dirasionalisasi hingga Rp103,5 miliar dari total Rp 113,9 miliar yang seharusnya diterima untuk pembangunan jalan pelayanan dasar.

Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengakui selama ini pembangunan infrastruktur di daerahnya sangat bergantung pada TKD dari pemerintah pusat. Dengan pemangkasan besar-besaran ini, rencana pembangunan dan perawatan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi semakin sulit.

Baca :

• » Pemkab Rohil Hentikan Perekrutan Tenaga Honorer Mulai 2026
• » Pemkab Rohil Usulkan Pembangunan Sekolah Garuda ke Pusat
• » PTPN IV Regional III Bantu Pemkab Kampar Hadapi Status Siaga Hidrometeorologi

"Awalnya anggaran TKD untuk infrastruktur, khususnya jalan, di Pemkab Kepulauan Meranti ditetapkan lebih dari Rp100 miliar. Namun, karena refocusing, dana akhirnya dicoret pada tahun ini," ujar Asmar, Rabu (12/2).

Meskipun menghadapi kendala besar, Pemkab Kepulauan Meranti tetap berupaya mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Asmar menegaskan Pemkab akan lebih fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Meskipun kita berharap banyak pada TKD berupa DAK dan DAU, kita tidak kehilangan semangat untuk membangun. Bagaimanapun, kita tetap berusaha mewujudkan impian dan harapan masyarakat," tambahnya.

Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas PUPR menggencarkan strategi baru, salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD. 

"Memang pembangunan memerlukan anggaran, namun dengan kondisi saat ini, kita harus memutar otak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Meskipun tidak maksimal, setidaknya pembagian dilakukan secara merata di sejumlah kecamatan, sehingga nanti tinggal melanjutkan lagi jika anggaran kembali normal," pungkasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, menyatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. 

"Meskipun anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah dipotong dan minim, kami tetap berusaha untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam menciptakan infrastruktur yang baik. Namun kami tidak melupakan kualitas dari pembangunan tersebut," ungkapnya.*