PEKANBARU - Kepala Perwakilan SKK Migas CW Wicaksono bersama pimpinan perusahaan KKKS Wilayah Riau melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau. Rombongan diterima langsung Gubernur baru terpilih Abdul Wahid, Wakil Gubernur SF Haryanto. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Kamis (06/03), turut dihadiri oleh GM/VP KKKS PHR WK Rokan, EMP Group, PT. Bumi Siak Pusako, Texcal Mahato, Pertamina EP Field Lirik, SPR Langgak, PT APG West Kampar Indonesia.

Dalam pertemuan, Gubri mendengar langsung update kegiatan pengeboran capaian produksi dan lifting  berbagai permasalahan yang dialami perusahaan, yang berpotensi memperlambat proses pengeboran. Mulai dari masalah lahan hingga akses jalan yang tidak memadai. Menurutnya, hambatan ini harus segera diatasi agar kegiatan operasional migas dapat berjalan lebih lancar.

Baca :

• » Tanya Jawab Bersama Ian Suwarganda - Transformasi Rantai Pasok & Dukungan bagi Petani Swadaya
• » IPRY KKD Dumai Gelar Temu Ramah Alumni dan Mahasiswa, Perkuat Silaturahmi Lintas Generasi
• » Pensiunan Karyawan Satu Suara Dukung Keberlanjutan PTPN IV Regional III

"Kita harus mencari solusi bersama, karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ini penting untuk Provinsi Riau. Jika operasional terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah," ujar Gubri.

Sebagai tindak lanjut, disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan bekerja untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dengan cepat dan efektif. Satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan percepatan operasi migas di Riau.

Kepala SKK Migas Sumbagut, Wicaksono, mengapresiasi hasil pertemuan ini dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus segera dieksekusi. 

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan langsung Gubernur dengan membentuk satgas di daerah. Hal ini sejalan dengan Satgas nasional yang dikomando Menteri ESDM RI yang secara ketat menaruh perhatian terhadap produksi migas nasional" Ujar Wicaksono. 

“Dengan adanya satgas ini nantinya diharapkan kendala di lapangan dapat diatasi lebih cepat melalui aksi langsung dan kebijakan strategis yang dibutuhkan dilapangan, Sehingga, industri migas di Riau dapat terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional. Semoga langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini bisa segera direalisasikan untuk mendukung kelancaran operasi migas di Riau," ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan stakeholder lainnya demi kepentingan bersama.

"Harapan kami kedepan, kita saling bersinergi terhadap kerja ini, kami akan bantu segala kendala yang ada selama ini," jelasnya.

Berdasarkan data SKK Migas, Provinsi Riau  saat ini kembali menjadi  backbone produksi migas teratas dengan capaian produksi minyak sekitar 30% nasional dengan aktifitas pengeboran masif sebanyak 606 sumur pengeboran, mencapai sekitar 60% target nasional.(rls)