PEKANBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan Kedeputian Wilayah II (Riau,  Kepri, Sumbar,  dan Jambi) mencatat biaya pelayanan kesehatan selama tahun 2024 di Provinsi Riau sebesar Rp4.039 triliun. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya  hanya sebesar Rp3.469 triliun. 

Hal ini disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II,  Oktavianus Ramba,  dalam kegiatan media gathering,  di Pekanbaru,  Selasa (11/3/25).
Sayangnya,  kata Okto,  biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2024 itu tidak sebanding dengan biaya penerimaan, hanya sebesar Rp2.404 triliun. 

"Tidak sebandingnya biaya pelayanan kesehatan yang kita keluarkan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dengan biaya penerimaan, maka di sinilah perlunya prinsip gotong royong dalam skema JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Artinya,  yang sehat membantu mereka yang sakit, " ujar Okto, seraya menambahkan, saat ini ada 612 FKTP dan 74 FKTL di seluruh kabupaten/kota di Riau yang sudah bekerja sama. 

Baca :

• » Momentum Kebangkitan Nasional, UMJ Luncurkan I-CHIP untuk Mengawal Masa Depan Kesehatan Indonesia
• » PTPN IV Perkuat Akses Kesehatan Kaum Dhuafa melalui Dukungan Rumah Singgah
• » Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, Tim Kesehatan Perkuat Pendampingan Jemaah Haji Siak

Menurut Okto, meskipun cakupan peserta JKN Provinsi Riau  sudah tercapai sesuai RPJNM 2020/2024 yakni 99,18 persen dari  6,97 juta penduduk, namun jumlah peserta yang berstatus aktif hanya 79,25 persen (5,5 juta) dan berstatus tidak aktif 19,93 persen (1,4 juta) terhadap jumlah kepesertaan. Selain itu, 57.380 jiwa atau 0,82 persen penduduk Riau belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

"Dari catatan ini, kita perlu koordinasi lebih intens lagi dengan pemerintah setempat, badan usaha, serta kepesertaan mandiri, bagimana angka kepesertaan tidak aktif dapat diminimalisir, serta masyarakat yang belum terdaftar bisa menjadi peserta program JKN tahun 2025 ini," kata Okto, yang baru beberapa bulan menjabat Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II ini. 

Di kesempatan itu, terang Okto, untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan selama tahun 2024 lalu, pihaknya mencatat ada 42.418 per hari atau 15.5 juta per tahun masyarakat mengunjungi fasilitas kesehatan (faskes) di Riau,  dengan angka tiga penyakit tertinggi , yakni jantung (506.497 kasus),  kanker (75.804 kasus)  dan stoke (52.543 kasus). 

"Tentunya, jenis penyakit yang dialami masyarakat kita ini membutuhkan biaya cukup besar. Makanya, sinergi semua pihak, diharapkan dalam menyukseskan program JKN, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," lanjut Okto. 

Keberhasilan program ini, sambung Okto, bergantung pada kolaborasi empat pilar utama, yakni pemerintah sebagai regulator, peserta, pemberi layanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara.

Mantan Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan di Manado ini juga menyampaikan, pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi, termasuk untuk mensukseskan program JKN.

"Media itu menjadi bagian terpenting dalam suatu program, apapun itu. Termasuk di JKN. Media memiliki peran  penting untuk menyampaikan bagaimana program JKN berjalan dengan baik, bagaimana mensosialisasikan program JKN," 
ucapnya.**