PEKANBARU - Untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengumumkan sejumlah langkah strategis yang akan diterapkan di seluruh wilayah operasional anggotanya.

Baca :

• » BI Riau Perkuat Stabilitas Ekonomi, Siapkan Layanan Rupiah Jelang Ramadan dan Idulfitri
• » Rayakan HUT ke-45 GAPKI Riau Tingkatkan Sinergi dengan Insan Pers
• » BI Bersama Perbankan Siapkan Rp185,6 T Untuk Layanan Tukar Uang

Langkah ini disampaikan Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat, Muhammad Hadi Sugeng yang juga didamping ketua Gapki Riau Lichwan Hartono pada acara Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx Pekanbaru pada Sabtu (10/5/2025).

Hadi menjelaskan bahwa GAPKI, yang menaungi 752 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di 15 provinsi dengan total luas lahan mencapai 3,7 juta hektare, telah memetakan delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan karhutla. Provinsi-provinisi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

“Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun 2025 diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, GAPKI secara rutin mengeluarkan imbauan waspada karhutla melalui surat edaran kepada seluruh cabang dan anggota setiap menjelang musim kemarau,” kata Hadi.

Selain imbauan resmi, GAPKI juga melaksanakan langkah-langkah konkret guna memitigasi risiko kebakaran, seperti melakukan identifikasi area rawan karhutla, yang meliputi wilayah konsesi, area yang tidak terusahakan, dan lahan di sekitar perusahaan. GAPKI juga menyiapkan sumber daya air di lokasi yang berisiko tinggi dan melaksanakan proses rewetting, yaitu memasukkan air ke area pengelolaan untuk menjaga kelembapan tanah.

“Kami juga aktif menyiapkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan karhutla dan melibatkan masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Ini termasuk simulasi karhutla, pembentukan komunitas peduli api, pelatihan bersama Manggala Agni, serta koordinasi intensif dengan aparat terkait,” tambah Hadi.

GAPKI juga menerapkan pendekatan berbasis lanskap yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, GAPKI juga berkolaborasi dalam modifikasi cuaca serta melakukan patroli dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang diterapkan.

“Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, setiap memasuki musim kemarau, GAPKI menggelar apel siaga karhutla bersama pihak-pihak terkait lainnya,” ungkap Hadi.

Dengan berbagai upaya tersebut, GAPKI berharap dapat meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan, serta memastikan keberlangsungan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan pentingnya peran Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan secara nasional. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mencek kesiapan brigade anti Karhutla di PT Kurnia Tirta Utama (KTU) di Koto Gasib Siak, Sabtu (10/5/2025).

Menteri mengingatkan sebagai sentra perkebunan kelapa sawit posisinya menjadi strategis dalam hal pengendalaian karhutla di Indonesia. “Riau ini sangat penting sebagai indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Jika Riau bisa dikendalikan, maka insya Allah provinsi lain juga relatif bisa kita tangani,” ujar Hanif di hadapan peserta konsolidasi.

Menteri menyebutkan, hingga saat ini luas lahan terbakar di Provinsi Riau telah mencapai sekitar 600 hektare, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2025.

“Ini perlu penanganan cepat dan terkoordinasi. Karena dari sisi luas, Riau memiliki sekitar 8 juta hektare lahan, dan separuhnya merupakan area perkebunan sawit yang sangat rentan terbakar,” jelasnya.

Hanif menjelaskan bahwa kehadirannya di Riau bukan semata simbolik, namun sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi antarpihak dalam menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran. Ia juga menyebutkan sebelumnya Menko dan Kapolri juga telah melakukan kunjungan serupa.

“Kita ingin mengecek langsung kesiapan semua lini, baik dari sumber daya manusia, organisasi, maupun tata laksana. Ini termasuk peran aktif masyarakat, perusahaan, dan Gapki tentunya” ujar Meneg LH .

Menurutnya, Karhutla masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, terlebih di lahan gambut seperti di Riau yang menghasilkan emisi CO? setara dalam jumlah besar saat terbakar. Meski demikian, Hanif mengapresiasi upaya bersama yang telah menekan jumlah kejadian Karhutla secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun lalu, Kalimantan Selatan menempati posisi pertama. Namun untuk tahun ini hingga April, Riau yang tertinggi. Maka kunjungan lapangan akan kita intensifkan untuk memastikan kesiapan semua pihak,” tegasnya.

Pemerintah pusat, menurut Hanif, akan terus menggiatkan instrumen pengawasan dan pendekatan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan. “Ini penting sebagai langkah pencegahan jangka panjang,” ujarnya. Menteri meminta Gubri Abdul Wahid untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan konsolidasi aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak awal ia sudah berupaya agar Riau tetap waspada dan mengantisipasi titik api. “Sejak awal lagi saya sudah melakukan aktivitas siaga karhutla, sebuah inisiatif Pemprov Riau dengan spirit lebih baik mencegah daripada memadamkan karhutla karena biayanya juga lebih murah,” ujar Gubri.

Pemprov Riau, lanjutnya, juga telah bekerjasama dengan BMKG dan BPBD melakukan semai hujan atau tabur garam diawan khususnya dibawah lahan-lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Apalagi, lanjutnya, di Provinsi Riau 60% lahannya gambut. “Mudah terbakar tapi sulit memadamkan,” ujarnya.(lin)