PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur lintas pesisir yang selama ini terhambat persoalan kawasan hutan dan pertanahan. Hal ini disampaikan Gubri Abdul Wahid di rumah dinasnya pada Sabtu (17/5/2025).

Wahid juga mengungkapkan beberapa waktu lalu telah mengundang langsung Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN untuk membantu percepatan penyelesaian masalah tersebut.

"Saya juga meminta tolong dan mengundang langsung Menteri Kehutanan dan ATR/BPN. Persoalan kita di Riau ini di hutan dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum," kata Wahid.

Baca :

• » KPK Periksa Plt Gubri, Sekda Riau dan Bupati Inhu
• » Kapolda Riau Turun ke Lokasi Pembunuhan Gajah di Pelalawan, Tegaskan Penyelidikan Berbasis Ilmiah
• » Panitia Imlek Bersama Tionghoa Pekanbaru Audiensi Dengan Plt Gubri

Ia menekankan bahwa bantuan para Menteri ini sangat penting untuk penyelesaian status kawasan demi kelancaran pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di pesisir Riau.

"Tolong bantu kami. Setidaknya fasilitas umum bisa clear. Saya ingin menuntaskan jalan pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa terbuka, maka infrastruktur lintas pesisir akan lancar," tegasnya.

Jalur pesisir yang dimaksud mencakup wilayah-wilayah pesisir di Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan yang selama ini menjadi penghubung vital antardaerah namun masih minim akses dan infrastruktur layak.

Pemerintah Provinsi Riau disebut Wahid berkomitmen menjadikan kawasan pesisir sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam penguatan konektivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan dasar masyarakat.

Upaya penyelesaian permasalahan kehutanan dan pertanahan di kawasan pembangunan juga diharapkan menjadi perhatian nasional agar tidak terus menghambat proyek strategis daerah.*