PEKANBARU-Walikota Pekanbaru, H.Agung Nugroho, SE.MM menegaskan Kota Pekanbaru  merupakan Kota milik semua etnis dan suku. Karena itu siapapun, dari suku manapun dan berlatarbelakang apapun akan hidup aman dan damai di Ibukota Provinsi Riau ini, Tanpa diskriminiasi dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan warga kota lainnya.

Penegasan ini disampaikan Walikota saat menerima kunjungan sejumlah Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau dan FPK Kota Pekanbaru saat beranjangsana ke Kediaman Walikota di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, Selasa sore (17/6/2025).

Rombongan FPK Provinsi Riau yang dipimpin Wakil ketua FPK Riau, Peng Suyoto, B.Com didampingi sejumlah pengurus. Di antaranya Wakil Ketua, Dr.Hinsatopa Simatupang, Sadrianto,SE, Dr.Santoso Almatesehi, SS, M.Si. Sekretaris FPK Riau, Drs. Jailani, Bendahara, Syahrial, S.Sos,MAP, Wakil Sekretaris, Saparudin Koto, SP, Drs.Eva Firman AZ, MH, M.Kom, Koordinator Bidang Organisasi FPK Riau yang Juga Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Riau, Sri Petri Haryanti, S.Pd, serta Sekretariat, Ade dan Iza.

Baca :

• » Ranperda KIP, Bupati Inhu Terima Kunker Pansus DPRD Riau
• » Museum Sang Nila Utama Catat Lebih 15 Ribu Kunjungan
• » Reno Terima Penghargaan Kapolri, Pengabdian Satwa yang Tak Terlupa

Dari Jajaran FPK Kota Pekanbaru tampak hadir Ketua FPK Pekanbaru, H.Suradji Ali yang didampingi sejumlah pengurus. Di antaranya Gatot, Siti Dinar, Asrian, S.Pd dan lain sebagainnya.

Rombongan disambut Walikota Pekanbaru H. Agung Nugroho, SE, MM yang didampingi Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Pemko Pekanbaru yang juga Plh Kepala BPKAD,  Firmansyah Eka Putra, ST, MT, serta sejumlah staf di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt 2  Kediaman Wako Pekanbaru Jalan A Yani Pekanbaru berlangsung santai dan penuh keakraban. Sejumlah Pengurus FPK Riau memaparkan tentang perannya sebagai Pengurus FPK yang berdasarkan Permendagri No 34 Tahun 2006. Saat ini FPK Riau mengkoordinir sekitar 83 Paguyuban tingkat Provinsi Riau, sementara FPK Pekanbaru mengkoordinir sekitar 35 Paguyuban Tingkat Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua FPK Riau, Peng Suyoto, B.Com menyampaikan bahwa seluruh Paguyuban Etnis dan daerah asal mulai dari Sabang hingga Merauke ada di FPK Riau. "Saat ini ada sekitar 83 Paguyuban dan kami bergabung dalam rangka Pembauran Kebangsaan seperti yang diamanahkan Permendagri No 34 Tahun 2006," imbuhnya.

Senada dengan itu Wakil Ketua lainnya, Dr.Hinsatopa Simatupang memaparkan peran-peran FPK dalam merawat pembauran kebangsaan di Provinsi Riau, termasuk memediasi potensi konflik antar etnis. "Sebelumnya saya berpikiran semua orang di Pekanbaru ini hanya orang Batak, setelah saya bergabung di FPK saya tahu banyak juga orang Melayu, Minang. Jawa. Tionghoa dan lain sebagainya, kami menjadi akrab dan menjadi saling tahu dan bertoleransi," paparnya sedikit bergurau.

Sementara Dr.Santoso menekankan pentingnya merawat pembauran kebagsaan, sehingga kebhinekaan bisa melahirkan aura positif dalam membangun bangsa dan negara. Santoso menawarkan kepada walikota untuk menggelar silahturahmi antar suku dan paguyuban secara rutin sekaligus memberikan edukasi tentang kebhinekaan dan pembauran kebangsaan. Sembari menampilkan kesenian-kesenian etnik yang berasal dari seluruh Nusantara.

"Tahun-tahun sebelumnya FPK Riau menggelar Parade Bhineka Tunggal Ika di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Pada Parade itu ditampilkan Pawai Budaya sekaligus pergelaran kesenian-kesenian etnik se Nusantara. Kita siyap juga mensuport apabila Kota Pekanbaru juga menaja acara senada,  tentunya dengan tuan rumah FPK Pekanbaru," katanya.

Menjawab pemaparan dan masukan dari sejumlah Pengurus FPK Riau dan FPK Pekanbaru, walikota menyambut baik usulan-usulan itu. Walikota Pekanbaru menyatakan bahwa Pekanbaru merupakan Kota yang dihuni oleh berbagai suku dan etnis dan menjadi atalase Nusantara.

"Kota ini milik kita semua, milik semua etnis dan milik semua warga Kota. Namun karena kita di Bumi Melayu maka jadilah Batak Melayu, Jawa Melayu, Minang Melayu, Tionghoa Melayu dan lain sebagainya," katanya.

Agung Nugroho juga menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi FPK Riau. Menurutnya membangun kota ini tak bisa hanya oleh Pemko Pekanbaru, tapi harus juga mengajak semua kalangan termasuk organisasi Paguyuban dan Etnis yang ada di Pekanbaru. Wako juga menyambut baik rencana pertemuan berkala antar Paguyuban. Dari sana nantinya Walikota akan menyampaikan Programnya dan masyarakat memberikan masukan ke Pemko Pekanbaru. "Untuk awal-awal bisa kita gelar di Kediaman Wako Pekanbaru ini, sambil menyaksikan kesenian-kesenian yang dipersembahkan Paguyuban, Sehingga antar peguyuban bisa saling kenal dan saling berkalaborasi" katanya.

HUT Pekanbaru

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho juga menyampaikan bahwa 23 Juni 2025 ini Pekanbaru merayakan HUT ke-241. Sebagai Walikota, dia berharap HUT menjadi milik semua warga Kota. Sejumlah kegiatan sudah diagendakan dan seluruh masyarakat Kota diharapkan ikut merayakan HUT itu.

"Sebagai organisasi bentukan Permedagri, FPK harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melaksanakan kegiatan seremonial saja tapi juga kegiatan yang memberikan edukasi bagi pembauran kebangsaan. Saya harap FPK Pekanbaru intens berkomunikasi dengan Pemko tentang giat-giat pembauran kebangsaan yang akan dijalankan. Untuk Pawai Budaya nanti bisa menjadi agenda Dinas Kebudayan dan Parawisata, sehingga tak mengganggu angaran FPK Pekanbaru," katanya.

Agung juga menyampaikan, awal menjabat banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi termasuk minimnya anggaran yang tersedia. Ditambah saat ini proses hukum sejumlah mantan pejabat sedang berjalan di Pengadilan. "Namun saya tidak pernah mengeluh karena Pemimpin harus memunculkan kedamaian, pemimpin harus melahirkan optimisme. Berbagai persoalan kota satu demi satu kita tangani secara bertahap, termasuk banjir, sampah dan parkir," katanya.

Walikota memaparkan langkah-langkah yang dilakukannya satu demi satu mulai membuahkan hasil. Hingga Juni 2025 ini PAD Kota Pekanbaru naik sekitar 30 persen. "Biasanya PAD sekitar Rp1 T. Saya optimis kedepan akan naik menjadi Rp3T," katanya.

Rasa optimisme Wako ini bukan tanpa alasan, namun berdasarkan kajian yang dilaksanakan Universitas Riau. Salah satunya adalah potensi dari parkir yang sangat besar. Dikatakan PAD Parkir biasanya sekitar Rp9 M per tahun. Angka ini lebih kecil dari setoran parkir yang dikelola Pusat Perbelanjaan di Pekanbaru."Potensinya angat besar dengan jumlah kendaraan di Pekanbaru yang mencapai 1,2 juta unit, maka potensinya jauh lebih besar lagi dan kita berusaha mengoptimalkannya," katanya optimis.rls/sp