PEKANBARU - Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon turut menyoroti langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan penyegelan lahan atas nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL). 

Penyegelan ini disebutkan melalui siaran pers yang diberikan oleh Kementerian LH terutama perusahaan yang terindikasi terjadi kebakaran lahan dan hutan. 

Begitu mendapatkan informasi adanya penyegelan yang menyebutkan konsesi PT.SRL, selaku ketua APHI Riau dia langsung mengubungi Direktur PT SRL, karena sebagai ketua APHI dia juga harus aktif dalam hal pencegahan dan pengendalian karhutla dalam konsesi anggota APHI.

Baca :

• » Kesbangpol Riau Petakan Potensi Konflik, Dari Rohingya Hingga Konflik Lahan
• » Atalanta Vs Cremonese: Emil Audero Cs Kalah 1-2
• » Polda Riau Tahan Tiga Tersangka Perambah 270 Hektare Lahan Hutan TNTN

"Direktur SRL sampaikan ke Saya bahwa lahan yang disebutkan konsesi SRL dalam siaran pers menteri LH tersebut berada di kabupaten Rokan Hilir dan sejak tahun 2022 bukan lagi merupakan konsesi PT SRL,” jelas Muller. Sabtu (26/7). 

Menanggapi permasalah tersebut Muller menyebutkan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian LH bukan konsesi SRL lagi atau lebih tepatnya lahan negara. 

Berdasarkan penjelasan Direktur PT SRL melalui surat yang dikirim PT SRL ke menteri LH yang juga ditembusi ke APHI Riau, Muller menguraikan isi surat yang menjelaskan secara rinci atas lahan yang disegel oleh Kementerian LH antara lain ;

PT Sumatera Riang Lestari Blok III yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir yang dimaksud dalam siaran pers tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa areal tersebut telah dikembalikan kepada Negara, dan kemudian oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan Surat Keputusan terkait perubahan areal kerja PT Sumatera Riang Lestari dengan surat keputusan nomor SK.645/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022 tanggal 30 Juni 2022 sehingga areal konsesi tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab dari PT Sumatera Riang Lestari. Berarti lebih kurang selama tiga tahun bukan merupakan konsesi PT.SRL lagi.

Lebih lanjut, Muller juga mengatakan, selain APHI, tembusan surat disampaikan kepada Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan serta kepada instansi terkait sebagai bentuk klarifikasi atas penyegelan lahan yang terjadi kebakaran lahan dan hutan. 

Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi industri Kehutanan terutama di Provinsi Riau, APHI Riau juga berperan dalam memberikan informasi terutama antisipasi serta pencegahan kebakaran lahan dan hutan. .(lin)