NEWYORK - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah sebuah opsi, namun sebuah keharusan, di tengah upaya pembubaran badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono saat berbicara dalam pertemuan Tingkat Menteri Tahunan tentang Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA) yang berlangsung di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis.

“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” kata Menlu Sugiono. Dia menekankan bahwa kehadiran Indonesia di pertemuan UNRWA bertujuan untuk menegaskan kembali dukungan tidak tergoyahkan terhadap UNRWA, mengingat pekerjaan dari badan PBB itu tidak hanya vital, tetapi juga nyata bagi jutaan warga Palestina.

Selain itu, lanjut Sugiono, UNRWA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari multilateralisme. Namun, UNRWA telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni tekanan politik dan keuangan.

Baca :

• » Khusus As dan PBB, Menlu Sugiono Jelaskan PR Dubes-Dubes Baru
• » PBB: Tak Ada Kemajuan ASEAN Atasi Krisis Myanmar
• » PBB: Israel Harus Bertanggung Jawab Atas Pendudukan Terhadap Wilayah Palestina

“Tantangan ini mencakup tekanan politik, kekurangan pendanaan, hingga upaya untuk melemahkan, menghapus, atau bahkan membubarkan badan ini,” ucapnya.

Secara politis, kerja UNRWA dihalangi oleh Israel melalui pelarangan aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki dan pengakhiran perjanjian 1967 antara Israel dan UNRWA—yang mencabut hak istimewa dan kekebalan staf UNRWA. Pendanaan UNRWA juga berkurang drastis akibat penarikan dukungan pendanaan oleh beberapa negara. Sebagai besar pendanaan UNRWA dilakukan secara sukarela yang menyebabkan badan bantuan itu kesulitan dalam menjaga operasional.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga menyoroti inisiatif UN Aid Initiatives dari Sekretaris Jenderal PBB, khususnya Workstream 3 yang mengemukakan proposal untuk kemungkinan perubahan struktural dan penataan ulang program bantuan kemanusiaan di seluruh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Sugiono, penting untuk memastikan bahwa proses perubahan dan penataan ulang itu tidak mengurangi atau mengubah mandat UNRWA, khususnya perannya dalam menegakkan hak-hak pengungsi Palestina.

“Lebih jauh lagi, karena pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi merupakan nadi dari operasi UNRWA, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi kepada UNRWA, baik melalui pemerintah kami maupun melalui saluran-saluran inovatif lainnya,” ujarnya.

Operasional normal UNRWA diperkirakan hanya dapat terlaksana hingga akhir September 2025 dan diproyeksikan hanya dapat bekerja selama dua hari dalam satu minggu pada November.

Indonesia sendiri telah meningkatkan dukungan pendanaan kepada UNRWA sejak 2024, baik melalui bantuan dari berbagai pihak yang dikoordinasikan bersama, peningkatan kontribusi sukarela, dan juga melalui kerja sama antara BAZNAS dan UNRWA.(ant)