PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali melakukan penataan terhadap pedagang di kawasan Car Free Day (CFD). Penataan sebagai upaya memaksimalkan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang mengatakan, CFD belum dikelola secara struktural, meskipun kegiatan tersebut berada di bawah naungan Disperindag dan memiliki potensi besar sebagai sumber PAD.

"Selama ini Car Free Day tidak ada yang mengelola secara struktural, padahal CFD itu merupakan sumber PAD dan berada di bawah Disperindag. Karena tidak terkelola dengan baik, PAD dari CFD juga tidak maksimal," kata Iwan, Selasa (10/2/2026).

Baca :

• » Pemko Pekanbaru Pastikan Penertiban Tiang Reklame Berlanjut
• » Kejar PAD, Pemprov Riau Bidik Pajak Air Permukaan PKS
• » Jelang Lebaran, Pemko Pekanbaru Targetkan Jalan Rusak Kembali Mulus

Melihat kondisi tersebut, Disperindag kemudian mengambil kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan CFD kepada badan usaha. Saat ini, pengelolaan CFD dipercayakan kepada Koperasi Kodim.

"Kenapa Koperasi Kodim yang ditunjuk, karena koperasi ini juga sudah mengelola kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien. Jadi dari sisi pengalaman dan pengelolaan, mereka sudah cukup siap," terang Iwan.

Iwan menegaskan, meskipun pengelolaan CFD dilakukan oleh Koperasi Kodim, retribusi yang dipungut dari para pedagang tetap akan masuk ke kas daerah sebagai PAD Kota Pekanbaru.

“Walaupun dikelola oleh Koperasi Kodim, retribusi dari pedagang tetap disetor ke kas daerah. Jadi tidak mengurangi hak pemerintah daerah, justru diharapkan bisa lebih tertib dan maksimal,” tegasnya.

Saat ini, Disperindag juga meminta pihak Koperasi Kodim untuk terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang berjualan di area CFD. Sosialisasi tersebut meliputi mekanisme pengelolaan, besaran iuran, hingga penataan lapak pedagang.

“Kami minta badan usaha yang mengelola untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang, termasuk soal besaran iuran dan sistem pengelolaannya, agar tidak ada kesalahpahaman,” ungkapnya.*