PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan persoalan tunda bayar di sektor pendidikan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026. Komitmen ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, sebagai bagian dari prioritas utama pemerintah daerah.

Erisman menyebut, arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Riau agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memfokuskan anggaran pada kewajiban utama, serta menunda kegiatan yang tidak bersifat mendesak.

"Ini pesan dari Gubernur, tunda bayar harus bisa dituntaskan tahun ini," ujar Erisman di Pekanbaru belum lama ini.

Baca :

• » Tangan Kanan Napi Kabur Ngaku Rutin Bayar Sipir Lapas Pekanbaru Rp30 Juta
• » Tunggakan BPJS Kesehatan Kini Bisa Dicicil dari Harian hingga Mingguan
• » Bayar Pajak Kendaraan di Riau Kini Tanpa KTP Pemilik Lama

Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau menerapkan kebijakan efisiensi di seluruh OPD. Kegiatan yang dilaksanakan dibatasi hanya pada program rutin dan prioritas, sementara agenda lain yang tidak mendesak diminta untuk ditunda.

"Kegiatan di OPD tidak boleh dilaksanakan kecuali yang bersifat rutinitas," tegasnya.

Di sisi lain, Erisman juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan di tingkat sekolah. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana pendidikan, baik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

"Pengelolaan dana sekolah harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan sampai ada sekolah yang bermasalah," ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah dinilai menjadi kunci. Kepala sekolah, bendahara, hingga operator didorong untuk terus meningkatkan kompetensi agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan profesional.

Selain itu, sekolah juga diminta mulai menerapkan budaya efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi dan pengelolaan anggaran. Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penatausahaan laporan pertanggungjawaban dana sekolah yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal ini digelar di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci pada Rabu (15/4/2026). Acara berlangsung dalam suasana hangat dan diikuti kepala sekolah, bendahara, serta operator sekolah dari SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Kabupaten Pelalawan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman pengelolaan keuangan sekolah semakin meningkat, sehingga tata kelola pendidikan di Riau dapat berjalan lebih baik, transparan, dan berkualitas.*