PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan, pemerintah daerah menghadapi kendala lain yang tak kalah serius, yakni keterbatasan anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat, karhutla saat ini terjadi di sejumlah kabupaten, yakni Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.

Kemunculan kabut asap akibat kebakaran mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan apabila karhutla terus meluas dan asap semakin pekat.

Baca :

• » Status Gunung Anak Krakatau Tetap Siaga Level III
• » Luas Lahan Terbakar di Riau Capai 18.770 Hektare
• » Riau Waspadai Asap Kiriman

Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengakui keterbatasan anggaran turut memengaruhi penanganan karhutla di lapangan.

Menurutnya, pengerahan personel untuk melakukan pemadaman membutuhkan dukungan operasional, mulai dari konsumsi petugas, bahan bakar minyak (BBM), hingga kebutuhan logistik lainnya.

"Ya pasti berdampaklah. Karena yang namanya petugas turun ke lapangan itu pasti butuh makan, operasional, BBM dan segala macam," kata Edy, Selasa (11/8/2026).

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov Riau memastikan penanganan karhutla tetap berjalan. Untuk sementara, pemerintah daerah menggunakan dana kebutuhan mendesak guna membiayai operasional penanggulangan karhutla.

Di sisi lain, Pemprov Riau juga tengah mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar kebutuhan operasional di lapangan dapat terpenuhi.

Edy mengatakan, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan kesiapan untuk membantu dukungan dana operasional.

"Kemaren Pak Gubernur sampaikan dalam rapat dengan Menko Polkam, bahwasanya BNPB siap membantu dana operasional. Tinggal kita ajukan usulan," ujar Edy.

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat penanganan karhutla membutuhkan pengerahan personel dan peralatan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih terdapat titik api.

Persoalan anggaran ternyata tidak hanya dihadapi Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Edy, hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau mengalami kondisi serupa. Bahkan, terdapat daerah yang disebut tidak memiliki anggaran untuk penanganan karhutla.

"Bahkan ada yang nol (anggarannya). Semuanya pada mengeluh. Ya memang kondisinya seperti itu. Namun, kita mencoba mencari solusi dan jalan keluarnya," kata Edy.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, karhutla harus segera dikendalikan untuk mencegah api meluas dan kabut asap semakin mengganggu masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kelancaran operasional petugas di lapangan.

Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan kebutuhan pemadaman tetap terpenuhi. Tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, sehingga upaya pemadaman tidak terkendala persoalan operasional.*