RENGAT — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyikapi tegas keputusan DPRD Inhu yang menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 dalam sidang paripurn a beberapa waktu lalu. Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., menegaskan pemkab akan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk berkonsultasi dengan Pemprov Riau demi kelanjutan pembangunan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Ade Agus Hartanto saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu yang dipimpin Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian, A.P., M.Si., di Kediaman Bupati di Rengat, Rabu (30/9/2026).

Bupati menyoroti sejumlah alasan penolakan yang disampaikan oleh empat fraksi DPRD, salah satunya terkait pembangunan Islamic Center. Menurutnya, penolakan tersebut terkesan rancu lantaran proyek fisik tersebut sejatinya telah disetujui bersama oleh DPRD dalam APBD Murni.

Baca :

• » Abdul Wahid Bantah Tanggapan JPU, Sebut Rapat 100 Hari Kerja serta Kriminalisasi
• » Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan
• » Gubri dan Kepala Daerah Curhat Jalan Rusak Hingga Abrasi, Ini Tanggapan DPR RI

"Pembangunan Islamic Center pada APBD Murni sudah disetujui bersama dengan DPRD. Jadi yang menjadi patokan adalah APBD Murni, dengan artian pembangunan Islamic Center sebenarnya telah disetujui oleh DPRD," ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga mempertanyakan narasi penolakan yang menyebutkan bahwa APBD-P tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan antara TAPD, Badan Anggaran (Banggar), hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama fraksi-fraksi di DPRD sebelumnya berjalan baik tanpa ada kendala berarti.

Terkait Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang tidak terakomodir secara penuh, Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut terpaksa dilakukan akibat kondisi fiskal daerah yang berat. Khusus pada Dinas Pendidikan, sejumlah kegiatan dari Pokir yang dinilai kurang mendesak dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Tidak benar bila disebutkan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Yang kami lakukan justru mengedepankan kebutuhan mendasar di tengah tekanan fiskal. Terkait Pokir, pemerintah daerah siap menampung sepanjang kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

Meski demikian, Pemkab Inhu tetap menghormati keputusan politik tersebut. Sebagai langkah antisipasi agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan, Bupati menyatakan pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau selaku evaluator kabupaten/kota serta menyiapkan regulasi melalui Peraturan Bupati.

"Harapan kami ke depan, komunikasi yang baik bisa terjalin dengan DPRD dalam lingkup regulasi dan peraturan perundang-undangan, dan pengambilan keputusan di Kabupaten Indragiri Hulu harus murni berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik," pungkasnya.*