PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Riau dan puluhan paguyuban se-Riau yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) akan menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober 2026.

Peringatan tahun ini menjadi momentum kedua setelah pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hari Kebudayaan Nasional pada 2025. Rangkaian kegiatan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau, dengan pembiayaan yang berasal secara mandiri dari peserta dan paguyuban yang terlibat.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema "Keberagaman untuk Kemajuan".

Baca :

• » Mau Streaming, Mau Gaming, Mau Ngonten, Rasakan Pengalaman Indosat 5G di Pekanbaru
• » 16 Tim Ikuti Turnamen MLBB IKTS
• » FUN RUN SMARTFREN 5G Palembang Hadirkan Semangat Lari Bersama Ribuan Peserta

"Tahun ini sudah disepakati ada tiga kegiatan yang dilaksanakan. Semuanya mengangkat tema keberagaman untuk kemajuan," kata Datuk Seri Taufik, Kamis (8/10/2026).

Rangkaian kegiatan dimulai Jumat, 16 Oktober 2026, melalui Majelis Zikir. Tausiyah akan disampaikan oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Riau. Sementara itu, zikir akan menggunakan Ratib Togak, salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Riau.

Kegiatan berikutnya adalah bengkel hukum, acara hukum adat yang melibatkan mahasiswa, dosen, pemerhati hukum, serta para pemangku adat. Sejumlah akademisi dari Universitas Riau, Universitas Islam Riau dan Universitas Lancang Kuning akan dilibatkan sebagai pembicara.

Selain itu, unsur Kejaksaan Tinggi Riau, Polda Riau, Pengadilan Negeri dan DPRD Riau juga dijadwalkan ambil bagian.

Menurut Taufik, kegiatan tersebut menjadi penting seiring terbukanya ruang bagi hukum adat untuk menjadi bagian dari hukum positif dalam ketentuan KUHP terbaru. Namun, keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional dinilai perlu didukung perangkat hukum acara yang jelas.

"Kita coba menyusun hukum acara hukum adat. Ini merupakan kontribusi LAMR kepada kehidupan hukum di tanah air," ujarnya.

Puncak peringatan akan berlangsung Ahad, 18 Oktober 2026, melalui arak-arakan keberagaman yang diperkirakan melibatkan sekitar 2.500 peserta. Puluhan paguyuban dari berbagai etnis yang hidup di Riau akan ikut serta. Masyarakat Bali, Sunda, Jawa, Minang dan berbagai kelompok etnis lainnya akan menampilkan identitas budaya masing-masing dalam satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan persatuan.

Salah satu atraksi utama adalah penampilan sekitar 1.000 penari Zapin yang dikelola BKOW Riau. Yang menarik, penampilan Zapin kali ini tidak hanya menggunakan busana Melayu. Para penari akan mengenakan busana dari berbagai etnis yang ada di Riau sebagai simbol bahwa kebudayaan dapat menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas.

"Zapin kali ini akan ditarikan dengan busana berbagai etnis yang ada di Riau, tidak hanya menggunakan busana Melayu," jelas Taufik.

Arak-arakan juga akan menggambarkan perjalanan dan keragaman budaya Melayu di Riau, mulai dari Melayu kuno, Melayu Riau klasik hingga Melayu Riau modern.
Sejumlah komunitas masyarakat hukum adat seperti Sakai, Bonai dan Talang Mamak juga akan direpresentasikan. Selain itu, budaya kerajaan Melayu dan tari Zapin turut menjadi bagian dari pertunjukan.

Taufik menegaskan, rangkaian kegiatan Hari Kebudayaan Nasional tersebut tidak diarahkan sebagai pesta atau kegiatan seremonial semata.

Menurutnya, seluruh peserta dan paguyuban ikut membiayai kegiatan secara mandiri. Tidak ada pembiayaan yang diarahkan untuk pesta maupun kegiatan makan-makan.

"Tidak ada poya-poya, tidak ada acara makan-makan. Ini ekspresi kita semua untuk menjalin persatuan dan kesatuan," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, LAMR ingin menunjukkan bahwa keberagaman budaya yang hidup di Riau merupakan kekuatan sosial yang dapat memperkokoh persatuan. Selain memperkuat pembauran masyarakat, rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong Zapin dan Pacu Jalur agar dapat diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO.

LAMR bersama BKOW Riau sebelumnya telah mendorong upaya tersebut, termasuk menyampaikan surat kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. LAMR juga berharap Menteri Kebudayaan dapat hadir dalam rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Nasional di Riau.

Bagi Riau, peringatan Hari Kebudayaan Nasional tahun ini bukan sekadar perayaan. Ribuan orang dari berbagai latar belakang akan dipertemukan melalui budaya, menunjukkan bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan modal penting untuk membangun persatuan dan kemajuan daerah.*