Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.


Minggu | 08 Desember 2019
PSMTI Dapat Membantu Pembangunan dan Mensejahterakan Masyarakat Riau
Warga Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau..


Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.

Rubrik : dunia
Pengadilan di Inggris Larang Muslim Protes Kurikulum LGBT
Editor : wisly | Penulis: republika
Rabu , 27 November 2019
ilustrasi

BIRMINGHAM — Hakim di Pengadilan Tinggi Inggris secara permanen melarang demonstrasi terhadap kurikulum inklusif LGBT yang telah berlangsung di luar sebuah sekolah dasar di Birmingham, Inggris selama beberapa bulan terakhir. 

Menurut hakim David John Warby, zona pengecualian di sekitar Taman Sekolah Anderton di kota itu akan tetap ada. Aksi protes yang dilakukan sebagian besar umat Muslim, serta para orang tua murid dianggap berdampak negatif pada para siswa dan staf di sekolah dasar itu. Bahkan, laporan menyebutkan ada 21 guru di Sekolah Anderton yang harus menjalani perawatan karena mengalami stres.   

Secara rinci, banyak orang tua dan aktivis yang mengklaim bahwa kurikulum yang diterapkan oleh Sekolah Anderson bertentangan dengan agama Islam. Mereka juga melihat bahwa pemberian kurikulum ini tidak sesuai dengan usia para siswa.  

Unjuk rasa dilakukan sejak Juni. Aksi ini dilaporkan sebagai sarana untuk menyebarkan tuduhan yang tidak benar dan berbahaya tentang sekolah dasar itu, khususnya di media sosial.  

“Semua ini tidak benar. Tak satu pun dari para terdakwa yang mengatakan itu benar, dan dewan membuktikan itu tidak benar,” ujar Warby saat menjatuhkan keputusan di Pengadilan Birmingham Civil Justice Centre, dilansir BBC, Rabu (27/11).  

Pelajaran dalam kurikulum diduga telah disalahpahami para orang tua. Laporan menyebutkan sekolah tidak mempromosikan homoseksualitas dan berusaha untuk merangkai bahasa tentang kesetaraan, dalam kehidupan sekolah sehari-hari.  

Shakeel Afsar, salah satu orang yang mimpin aksi protes mengatakan sangat kecewa dengan keputusan dari pengadilan. 

Dia menganggap bahwa ini secara sepihak dan hakim, serta pejabat berwenang lainnya telah mengambil sikap bermusuhan pada sikap dan aspirasi para pengunjuk rasa.   

“Kami dapat terus melanjutkan aksi protes di area yang sama, seperti apa yang kami lakukan sejak Juni lalu. Mereka para anak-anak di sekolah dasar tidak diajari dengan status hukum,” ujar Afsar.* 

 




Berita Lainnya