Sabtu | 18 Januari 2020
Resmi Dibuka, Bazar Imlek Dimeriahkan 40 Stand
Kemeriahan Tahun Baru Imlek 2571/2020 M dimulai dengan pembukaan Bazar Imlek di.


Kamis | 16 Januari 2020
Berbagai Acara Meriahkan Tahun Baru Imlek
Tahun Baru Imlek 2571/2020 M di Pekanbaru bakal lebih meriah. Berbagai event.


Minggu | 12 Januari 2020
Ibu-ibu PSMTI Riau Arisan Perdana di Gedung Serbaguna Perwanti
Ibu-ibu yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Rubrik : pekanbaru
Warga Perumahan Wijaya Minta Satpol Tindak Tower PT Protelindo
Editor : wisly | Penulis: Novi Kawandi
Jumat , 10 Januari 2020
Kepala Satpol PP Pekanbaru, Agus Pramono saat menjelaskan keluhan warga Perumahan Wijaya, Jalan Bakti, Kecamatan Tenayan Raya, Jumat (10/1).

PEKANBARU - Rombongan Warga Perumahan Wijaya, Jalan Bakti, Kecamatan Tenayan Raya, mendatangi Kantor Satpol PP Pekanbaru, Jumat (10/1).

Kedatangan rombongan yang diketuai oleh Janu Setiawan, mewakili warga perumahan, meminta Satpol PP membongkar tower milik PT Protelindo.

"Kedatangan kita, meminta Satpol PP membongkar tower PT Protelindo yang sangat meresahkan warga perumahan," kata 

Ia menyebut, kehadiran tower ini mengganggu ksehatan warga setempat akibat radiasi dari tower, kemudian barang-barang elektronik seperti televisi jadi rusak dan petir rawan menyambar.

Ia mengatakan, dalam kontraknya telah habis 2018. Namun, kontrak di perpanjang tanpa sepengetahuan warga.

"Dari hasil diskusi kita dengan pak Kasat, pemerintah melalui Satpol PP akan memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan," sebutnya.

Kepala Satpol PP Pekanbaru Agus Pramono mengatakan, menurut informasi tower itu telah berdiri sebelum masyarakat membeli perumahan disitu.

"Tower itu dijadikan fasilitas sosial, mungkin saja pengembang berjanji setelah habis kontrak 2018 tidak diperpanjang lagi, sebutnya.

Agus menyebut, akan memanggil terlebih dahulu pemilik tanah yang melakukan perjanjian atau perpanjangan kontrak tower. Masyarakat tidak menghendaki tower itu berdiri lagi.

"Kita hubungi PT Protelindo bahwa warga tidak setuju. Karena menggangu ketertiban umum. Jadi, itu bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru," sebutnya.

Ia mengatakan, setelah itu akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Jika, memang tidak dikehendaki barulah pihak Satpol PP bisa mengambil langkah tertentu bisa sampai penyegelan dan perobohan.*




Berita Lainnya