Karantina Mandiri Meresahkan, Akibat Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi
bengkalis | Minggu, 29 Maret 2020
Editor : zulkarnain | Penulis :
Warga Bengkalis dari Malaysia baru tiba di pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Minggu (29/3/2020)
BENGKALIS – Kebijakan memulangkan ratusan ODP yang sudah dikarantina oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi lantaran kurangnya koordinasi maupun sosialisasi oleh Pemkab melalui Tim Gugus Covid-19 kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis kepada wartawan, Minggu (29/3/2020). “Jujur saya katakan, sosialisasi maupun koordinasi dari Pemkab ke bawah sangat lemah. Kita saja dari Komisi IV yang salah satunya membidangi masalah pendidikan tak pernah diundang dalam hal penanganan Covid-19 ini. Padahal kita ini merupakan representasi dari masyarakat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan.
Dikatakan, contoh dari kurangnya koordinasi adalah ketika ratusan ODP dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Keputusan tersebut, menurut Sofyan tanpa terlebih dahulu menyampaikan ke Pemerintah Desa dan terkesan mendadak. Seharusnya, Gugus Covid-19 memberitahukan terlebih dahulu ke Pemerintah Desa, dan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh desa.
“Begitu desa sudah siap sesuai dengan protokoler penanganan Covid-19, baru yang ODP itu dipulangkan. Ini tidak, jangankan diberitahu, data jumlah ODP di setiap desa saja tak disampaikan ke desa bersangkutan,” ujar Sofyan.
Akibatnya, sambung Sofyan lagi, pemerintah desa kewalahan dan masyarakat resah karena ada ODP yang tidak patuh dengan protokol karantina mandiri sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Masih terkait dengan karantina mandiri, Sofyan mengatakan, Pemkab juga harus memperhatikan alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas maupun Pustu setiap kecamatan. Hal ini penting karena para petugas Puskesmas atau Pustu ini menjadi garda terdepan di desa, manakala ada ODP yang sakit dengan gejala-gejala mirip Corona seperti demam tinggi, batuk, pilek, dan sesak nafas.
Rapid Test
Sofyan mengatakan, salah satu upaya untuk meminimalisir keresahan di tengah-tengah masyarakat adalah dengan melakukan rapid test terhadap ODP yang saat ini terpencar di mana-mana. “Informasinya alat rapid test itu sudah sampai di Pekanbaru. Kita minta kepada Tim Gugus Covid-19 agar secepatnya melakukan rapid test. Dengan rapid test ini walaupun tingkat akurasinya dibandingkan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR, tapi lebih baik dari pada tidak dilakukan sama sekali,” kata Sofyan (zul)
Warga Bengkalis dari Malaysia baru tiba di pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Minggu (29/3/2020)
Karantina Mandiri Meresahkan, Akibat Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi
bengkalis | Minggu, 29 Maret 2020
Editor : zulkarnain | Penulis :
BENGKALIS – Kebijakan memulangkan ratusan ODP yang sudah dikarantina oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi lantaran kurangnya koordinasi maupun sosialisasi oleh Pemkab melalui Tim Gugus Covid-19 kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis kepada wartawan, Minggu (29/3/2020). “Jujur saya katakan, sosialisasi maupun koordinasi dari Pemkab ke bawah sangat lemah. Kita saja dari Komisi IV yang salah satunya membidangi masalah pendidikan tak pernah diundang dalam hal penanganan Covid-19 ini. Padahal kita ini merupakan representasi dari masyarakat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan.
Dikatakan, contoh dari kurangnya koordinasi adalah ketika ratusan ODP dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Keputusan tersebut, menurut Sofyan tanpa terlebih dahulu menyampaikan ke Pemerintah Desa dan terkesan mendadak. Seharusnya, Gugus Covid-19 memberitahukan terlebih dahulu ke Pemerintah Desa, dan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh desa.
“Begitu desa sudah siap sesuai dengan protokoler penanganan Covid-19, baru yang ODP itu dipulangkan. Ini tidak, jangankan diberitahu, data jumlah ODP di setiap desa saja tak disampaikan ke desa bersangkutan,” ujar Sofyan.
Akibatnya, sambung Sofyan lagi, pemerintah desa kewalahan dan masyarakat resah karena ada ODP yang tidak patuh dengan protokol karantina mandiri sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Masih terkait dengan karantina mandiri, Sofyan mengatakan, Pemkab juga harus memperhatikan alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas maupun Pustu setiap kecamatan. Hal ini penting karena para petugas Puskesmas atau Pustu ini menjadi garda terdepan di desa, manakala ada ODP yang sakit dengan gejala-gejala mirip Corona seperti demam tinggi, batuk, pilek, dan sesak nafas.
Rapid Test
Sofyan mengatakan, salah satu upaya untuk meminimalisir keresahan di tengah-tengah masyarakat adalah dengan melakukan rapid test terhadap ODP yang saat ini terpencar di mana-mana. “Informasinya alat rapid test itu sudah sampai di Pekanbaru. Kita minta kepada Tim Gugus Covid-19 agar secepatnya melakukan rapid test. Dengan rapid test ini walaupun tingkat akurasinya dibandingkan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR, tapi lebih baik dari pada tidak dilakukan sama sekali,” kata Sofyan (zul)