14 Zulhijjah 1441 H / Selasa, 4 Agustus 2020
Money Politic dan Netralitas ASN Sulit Dihilangkan
politik | Rabu, 1 Juli 2020
Editor : wisly | Penulis : ali
IKUTI ACARA - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, mengikuti acara Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference yang ditaja Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa (30/6) malam. (ist)

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, mengatakan, masalah politik uang atau money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat susah dihilangkan, karena hal tersebut sudah membudaya. 

Hal ini dikatakan Irwan dalam acara Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference yang ditaja Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa  (30/6) malam. Selain itu, kata bupati, juga didukung oleh rendahnya pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat.

"Tingkat penghasilan dan pendidikan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan standar eropa dan hal ini sangat berpengaruh terhadap cara fikir dan bertindak masyarakat, apalagi jika dilaksanakan di daerah terpencil dengan akses informasi yang sangat terbatas. Di sini akan terjadi politik uang,  karena tidak ada uang masyarakat pasti tidak akan datang," ujar Irwan. 

Dicontohkan Bupati Irwan, masyarakat petani atau nelayan yang setiap hari pergi ke ladang akan enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suara. Karena jika pergi memilih maka dia akan kehilangan waktu dan penghasilannya. Dan politik uang acap kali dianggap menjadi kompensasi.

Kemudian, Bupati Irwan  juga menanggapi soal aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sebuah Pilkada, menurutnya hal ini juga sulit untuk dihilangkan.

"ASN tidak akan pernah bisa netral. Karena dengan mendukung salah satu peserta Pilkada merupakan salah satu cara untuk mendapatkan panggung dalam sebuah pemerintahan. Bagi pejabat yang mendukung tentunya akan mendapatkan jabatan yang baik dan strategis, dan bagi yang tidak menentukan sikap kariernya akan biasa-biasa saja, apalagi yang ketahuan tidak mendukung," paparnya.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian, kata Bupati Irwan, adalah aturan pemerintah pusat melalui Mendagri, KPU RI dan Bawaslu, yang melarang kepala daerah untuk melakukan perombakan kabinet enam bulan sebelum Pilkada dan enam bulan setelah pelantikan.

"Jika boleh saran sebaiknya demi Pilkada yang lebih bernilai dan bermartabat, sebaiknya pasal ini direview lagi karena akan menganggu jalannya pembangunan. Contohnya, salah seorang pejabat yang calonnya kalah kemungkinan akan bekerja setengah hati dan ini akan membuat kerusakan sistem serta pincangnya pemerintahan, sementara untuk menggantinya harus menunggu waktu selama enam bulan," jelas orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti. *




Artikel Terbaru
etalase, Senin, 3 Agustus 2020
Permasa Jatim Provinsi Riau bersilahturahmi dengan FPK Riau. Pada.

pekanbaru, Senin, 3 Agustus 2020
Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pekanbaru masih.

politik, Senin, 3 Agustus 2020
Proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

dumai, Senin, 3 Agustus 2020
Indonesia sambut peringatan Hari Mangrove se dunia dengan menjaga.

nasional, Senin, 3 Agustus 2020
Kementerian PAN-RB mengumumkan pencairan gaji ke-13 2020 diharapkan.

hukum, Senin, 3 Agustus 2020
Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

rohul, Senin, 3 Agustus 2020
Walapun di suasana pandemi Covid-19, kunjungan masyarakat ke obyek.

rohil, Senin, 3 Agustus 2020
Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno mengisi kegiatan di hari libur.

pekanbaru, Senin, 3 Agustus 2020
Rekor baru, untuk kali pertamanya selama pandemi Covid-19 atau virus.

inhu, Senin, 3 Agustus 2020
Polres Inhu berhasil mengungkap kasus pembunuhan gajah di Kelurahan.

Otomotif