14 Zulhijjah 1441 H / Selasa, 4 Agustus 2020
Dugaan Korupsi Media Pembelajaran di Disdik Riau
Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara
hukum | Rabu, 8 Juli 2020
Editor : wisly | Penulis : Linda
ilustrasi

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) berbasis Informasi Teknologi dan Multimedia untuk jenjang SMA/SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Jaksa penyidik meyakini ada kerugian negara di proyek miliaran rupiah itu.

Pengadaan media pembelajaran itu dianggarkan dalam APBD Riau. Kegiatan dikerjakan pada 2018 silam.

"Kerugian negara ada tapi besarannya, belum (diketahui). Kita masih tunggu," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, Rabu (8/7).

Audit penghitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Hilman, pihaknya masih berkoordinasi dengan BPK. "Kita terus koordinasi," ucap Hilman.

Sembari itu, penyidik juga terus merampungkan proses pemeriksaan saksi-saksi. Pihaknya juga menjadwalkan untuk meminta keterangan saksi ahli.

"(Pemeriksaan) saksi belum (rampung), masih jalan," tambah Hilman. 

Dalam penyidikan kasus ini, jaksa penyidik sudah memanggil saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan juga saksi ahli. "Kita sudah panggil LKPP dan ahli," tuturnya.

Selain kegiatan yang disebut di atas, Kejati Riau juga diketahui tengah mengusut dua kegiatan lainnya di Disdik Riau. Adapun kegiatan dimaksud adalah pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengusutan dugaan penyimpangan terhadap dua kegiatan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Terkait hal itu, Hilman memberikan penjelasannya.

"Tetap berjalan. Pada prinsipnya jalan semua," kata Hilman.

Dari informasi yang dihimpun, diduga ada praktik 'kongkalikong' dalam pembelian komputer/laptop melalui e-katalog. Barang elektronik itu sebagai persiapan peralatan UNBK di Disdik Riau. Kegiatan yang semestinya dilakukan secara independen oleh Disdik Riau terindikasi diatur oleh satu perusahaan. Perusahaan itu mengatur dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.

Pembelian tahap pertama yang ditaksir sekitar Rp25 miliar, sudah berlangsung dan terindikasi menjadi 'bancakan' beberapa perusahaan dan juga dinas pendidikan. Deal-dealan tersebut, dilakukan sebelum kegiatan dilakukan oleh Disdik Riau. Pola yang dilakukan juga terbilang cukup baru dan rapi. 

Dimana, pihak Disdik Riau seolah-olah melakukan pembelian secara online melalui perusahaan online shop yang sudah bekerjasama dengan LKPP. Pihak online shop kemudian membeli ke beberapa vendor yang berbeda. Sedangkan, harga yang dibuat telah disesuaikan dengan harga pasar.

PT BMD selaku salah satu perusahaan yang menandatangani kontrak dengan Disdik Riau. Selain itu, terdapat indikasi satu perusahaan sebagai penampung fee untuk beberapa perusahaan yang mengatur kegiatan tersebut.*
 




Artikel Terbaru
etalase, Senin, 3 Agustus 2020
Permasa Jatim Provinsi Riau bersilahturahmi dengan FPK Riau. Pada.

pekanbaru, Senin, 3 Agustus 2020
Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pekanbaru masih.

politik, Senin, 3 Agustus 2020
Proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

dumai, Senin, 3 Agustus 2020
Indonesia sambut peringatan Hari Mangrove se dunia dengan menjaga.

nasional, Senin, 3 Agustus 2020
Kementerian PAN-RB mengumumkan pencairan gaji ke-13 2020 diharapkan.

hukum, Senin, 3 Agustus 2020
Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

rohul, Senin, 3 Agustus 2020
Walapun di suasana pandemi Covid-19, kunjungan masyarakat ke obyek.

rohil, Senin, 3 Agustus 2020
Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno mengisi kegiatan di hari libur.

pekanbaru, Senin, 3 Agustus 2020
Rekor baru, untuk kali pertamanya selama pandemi Covid-19 atau virus.

inhu, Senin, 3 Agustus 2020
Polres Inhu berhasil mengungkap kasus pembunuhan gajah di Kelurahan.

Otomotif