9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
Ketua KPK Ungkap Ongkos Pilkada Bisa Puluhan Miliar
politik | Selasa, 20 Oktober 2020
Editor : wisly | Penulis : vivanews.com

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingginya biaya pilkada yang harus dikeluarkan calon dapat menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa, 20 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil survei benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur. 

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha, memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ungkapnya.

“Hadirnya donatur disebabkan adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada,” tuturnya.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. 

“Jadi wawancara indepth interview ada yang ngomong Rp5-10 miliar, tapi ada juga yang ngomong 'kalau mau ideal pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota setidaknya punya uang ngantongin Rp65 miliar’,” ungkapnya.

Banyak kepala daerah yang kemudian tersangkut tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2020, ada 21 gubernur dan 122 bupati/wali kota/wakil terjerat korupsi yang ditangani oleh KPK. Atas dasar itu, KPK mengimbau pentingnya pilkada berintegritas, yakni pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.*




Artikel Terbaru
siak, Rabu, 25 November 2020
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak.

pelalawan, Rabu, 25 November 2020
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan, Selasa.

pekanbaru, Rabu, 25 November 2020
Kasus Covid-19 di Riau masih terus bertambah, kali ini terdapat.

etalase, Rabu, 25 November 2020
Alumni SM N 3 Pekanbaru, Angkatan 1987 mengadakan Silaturahmi &.

etalase, Selasa, 24 November 2020
Kegiatan Riau Camp 2020 yang ditaja secara bersama oleh berbagai.

potensa, Rabu, 25 November 2020
Telkomsel sebagai digital telecommunication company paling Indonesia.

politik, Rabu, 25 November 2020
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) melalui Badan.

nasional, Rabu, 25 November 2020
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memprediksi masa libur panjang akhir.

inhu, Rabu, 25 November 2020
Total kasus positif Covid-19 Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

kampar, Rabu, 25 November 2020
Wakil Ketua Pansus III DPRD Kampar, Efrinaldi SH dalam rapat bersama.

Otomotif