4 Jumadil Akhir 1442 H / Senin, 18 Januari 2021
Ketua KPK Ungkap Ongkos Pilkada Bisa Puluhan Miliar
politik | Selasa, 20 Oktober 2020
Editor : wisly | Penulis : vivanews.com

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingginya biaya pilkada yang harus dikeluarkan calon dapat menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa, 20 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil survei benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur. 

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha, memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ungkapnya.

“Hadirnya donatur disebabkan adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada,” tuturnya.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. 

“Jadi wawancara indepth interview ada yang ngomong Rp5-10 miliar, tapi ada juga yang ngomong 'kalau mau ideal pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota setidaknya punya uang ngantongin Rp65 miliar’,” ungkapnya.

Banyak kepala daerah yang kemudian tersangkut tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2020, ada 21 gubernur dan 122 bupati/wali kota/wakil terjerat korupsi yang ditangani oleh KPK. Atas dasar itu, KPK mengimbau pentingnya pilkada berintegritas, yakni pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.*




Artikel Terbaru
dunia, Senin, 18 Januari 2021
Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, telah berencana, pada.

rohil, Senin, 18 Januari 2021
Seorang warga RT 001 / RW 002 Siarang-arang, Kecamatan Pujud, bernama.

politik, Senin, 18 Januari 2021
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pelalawan saat ini tengah menunggu.

pekanbaru, Senin, 18 Januari 2021
Pencapaian pajak daerah Pekanbaru 2020 hanya Rp539,2 miliar. Jumlah.

otomotif, Senin, 18 Januari 2021
Toyota Avanza tak lagi menjadi mobil terlaris di Indonesia selama.

kampar, Senin, 18 Januari 2021
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Jumat (15/01) mendistribusikan.

dunia, Minggu, 17 Januari 2021
Warga Palestina akan mengadakan pemilihan parlemen, presiden dan.

hukum, Senin, 18 Januari 2021
Personel Polsek Kunto Darussalam, Rokan Hulu (Rohul), Riau, gerebek.

huawen, Minggu, 17 Januari 2021
Panitia Bersama Baksos Imlek 2572 Tahun 2021, Sabtu (16/1/2021).

pekanbaru, Minggu, 17 Januari 2021
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir.

Otomotif

Senin , 21 Desember 2020