9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
Korupsi Proyek Pipa Transmisi di Inhil
Wabup Bengkalis Nonaktif Segera Diadili
hukum | Selasa, 17 November 2020
Editor : | Penulis : Linda
ilustrasi

PEKANBARU - Berkas perkara dugaan korupsi proyek pengadaan pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tersangka  Muhammad, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Wakil Bupati (Wabup) Bupati Bengkalis nonaktif itu segera disidangkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, mengatakan, berkas dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (16/11) sore. "Berkas sudah dilimpahkan untuk disidangkan," ujar Muspidauan, Selasa (17/11).

Pelimpahan berkas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelumnya sempat tertunda karena Muhammad terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru. JPU menunggu Muhammad benar-benar sembuh agar proses persidangan berjalan lancar.

Saat ini, JPU sedang menunggu jadwal persidangan dan majelis hakim yang akan menyidangkan Muhammad. Ada 9 JPU yang  disiapkan untuk membuktikan perbuatan korupsi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau itu.

"JPU berasal dari Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Empat dari Kejati dan lima dari Kejari Inhil. Mereka yang akan membuktikan surat dakwaan," jelas Muspidauan.

Keterlibatan Muhammad selaku Kepala Dinas PU Riau dalam proyek senilai Rp3,4 miliar itu diketahui dari fakta persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Muhammad merupakan tersangka ke empat yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Tiga tersangka lain adalah Edi Mufti BE selaku PPK, Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Muhammad ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau tertanggal 3 Februari 2020 lalu. Ia tiga kali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka tetapi mangkir dan kabur.

Polda Riau menetapkan Muhammad sebagai DPO pada tanggal 2 Maret 2020. Tiba-tiba, ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas penetapan tersangka dirinya tapi ditolak. Pelarian Muhammad berakhir lima bulan kemudian. Muhammad ditahan di tahanan Mapolda Riau sejak Jumat (7/8).

Selama berstatus buronan, Muhammad sempat menetap di Pekanbaru dan pindah ke Jakarta. Selama berada di Jakarta, keberadaannya terendus dan memutuskan melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat, hingga ke Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ia menginap dari satu hotel ke hotel lainnya.

Muhammad diserahkan ke JPU untuk proses tahap II setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 pada Kamis (24/9). Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti tindak pidana korupsi.

Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013 itu. Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran. 

Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap tapi Muhammad tetap menerbitkan dan tandatangani SPM. 

Muhammad juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.639.090.623.*




Artikel Terbaru
siak, Rabu, 25 November 2020
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak.

pelalawan, Rabu, 25 November 2020
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan, Selasa.

pekanbaru, Rabu, 25 November 2020
Kasus Covid-19 di Riau masih terus bertambah, kali ini terdapat.

etalase, Rabu, 25 November 2020
Alumni SM N 3 Pekanbaru, Angkatan 1987 mengadakan Silaturahmi &.

etalase, Selasa, 24 November 2020
Kegiatan Riau Camp 2020 yang ditaja secara bersama oleh berbagai.

potensa, Rabu, 25 November 2020
Telkomsel sebagai digital telecommunication company paling Indonesia.

politik, Rabu, 25 November 2020
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) melalui Badan.

nasional, Rabu, 25 November 2020
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memprediksi masa libur panjang akhir.

inhu, Rabu, 25 November 2020
Total kasus positif Covid-19 Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

kampar, Rabu, 25 November 2020
Wakil Ketua Pansus III DPRD Kampar, Efrinaldi SH dalam rapat bersama.

Otomotif