7 Jumadil Akhir 1442 H / Kamis, 21 Januari 2021
Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Korupsi di Disdik Riau
hukum | Rabu, 25 November 2020
Editor : wisly | Penulis : Linda
ilustrasi

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan media pembelajaraan (perangkat keras) Imformasi Teknologi dan Multimedia untuk SMA sederajat di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Kerugian negara akibat tindakan tersangka masih dihitung.

Dua tersangka adalah  Hafes Timtim, mantan Kabid Pembinaan di Disdik Riau sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rahmad Dhanil selaku Direktur PT Airmas Jaya Mesin (Ayoklik.com) yang menjadi rekanan proyek. Keduanya dilakukan penahanan kota.

"Kerugian negara masih dihitung. Kami bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar  Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, Rabu (25/11).
 
Hilman menyebutkan, jaksa penyelidik berupaya menuntaskan kasus ini hingga bisa ke pengadilan. Ia juga membantah adanya isu yang menyebutkan kalau penanganan kasus akan dihentikan karena penanganan kasus terkesan lamban.

"Kata siapa (dihentikan, red), itu kabar angin. Insya Allah (tetap lanjut, red)," tutur Hilman.

Diberitakan, Hafes Timim dan Rahmad Dahnil ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Juli 2020. Usai diperiksa, keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Dua pekan kemudian, permohonan pengalihan penahanan terhadap Hafes dan Rahman dikabulkan Kejati Riau. Tersangka mulai menjadi tahanan kota sejak 7 Agustus 2020, dan telah diperpanjang.

Hilman mengatakan, perpanjangan penahanan dilakukan karena proses pemberkasan terhadap kedua tersangka belum selesai.  Jaksa penyidik masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas tersebut. 

Jika proses pemberkasan telah selesai, maka berkas akan diserahkan ke jaksa peneliti untuk ditelaah kembali. Jika masih ada kekurangan, jaksa peneliti akan mengembalikan berkas ke jaksa penyidik untuk dilengkapi lagi.

Sebelumnya, Kepala Kejati Riau, Mia Amiati, menyebutkan, ada kongkalingkong dalam pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk SMA di Disdik Riau.

Hafes selaku PPK  tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut, mesti pelaksanaanya menggunakan e-Catalog. Disinyalir, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.  *




Artikel Terbaru
dumai, Kamis, 21 Januari 2021
Berita duka kembali menyelimuti Kota Dumai, satu lagi pasien.

dunia, Kamis, 21 Januari 2021
Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden secepatnya.

pekanbaru, Kamis, 21 Januari 2021
Positif Civid-19 di Riau bertambah 123 kasus baru. Pekanbaru menjadi.

pekanbaru, Kamis, 21 Januari 2021
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir.

hukum, Kamis, 21 Januari 2021
Seakan tidak membiarkan perjudian jenis apapun marak di Kepulauan.

nasional, Kamis, 21 Januari 2021
Anggota DPR meminta Polri dibawah kepemimpinan Komjen Pol Listyo.

pekanbaru, Kamis, 21 Januari 2021
Pemerintah Kota (Pemko) masih belum bisa memastikan pelaksanaan.

kampar, Kamis, 21 Januari 2021
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terus berupaya melaksanakan.

etalase, Kamis, 21 Januari 2021
Chief Executive Officer PT Perkebunan Nusantara V Jatmiko K Santosa.

pelalawan, Kamis, 21 Januari 2021
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan telah.

Otomotif


Senin , 21 Desember 2020