PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Periode 2019-2022. Pengukuhan berlangsung di Balai Serindit Jalan Diponegoro 1 Pekanbaru, Kamis malam(11/7).

Gubri dalam kata sambutannya mengatakan, kebhinekaan dan keberagaman harus diterima dengan baik. Semua pihak mesti memelihara keanekaragaman tersebut.

"Saya berharap seluruh komponen bangsa turut aktif dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam mencegah berbagai ancaman. Dalam konteks ini kehadiran FPK sangat strategis dan dapat menjadi mitra dalam pembangunan Provinsi Riau. Semoga FPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan," kata Gubri.

Baca :

• » Pengurus Icati Riau Periode 2026-2029 Dilantik, Dorong Minat Siswa Lanjutkan Pendidikan ke Taiwan
• » Plt Gubri Minta Jalan Berlubang Segera Diperbaiki
• » Pimpin Apel Pagi, Plt Gubri Singgung Tunda Bayar dan Program Prioritas

Bila mendapat atau mendengar adanya isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, lanjut Gubri, janganlah cepat terpengaruh.

"Inilah salah satu dari fungsi FPK agar cepat mengantisipasi, melakukan dialog, dan cepat di komunikasikan. Karena semua komponen bangsa harus dapat bersinergi dan bekerjasama demi persatuan dan kesatuan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Riau, Ir A Z Fachri Yasin MAgr mengatakan, pada tahun 2019 akan mengadakan enam kegiatan. Di antaranya melaksanakan parade Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di tahun 2020 di rencanakan supaya Mendagri menunjuk FPK Riau sebagai tuan rumah di Sumatera untuk pembauran.

Fachri menjelaskan pengukuhan FPK dilandasi dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/766/V/2019 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau.

Menurut Fachri, sesuai dengan Diktum dalam SK Gubernur Riau, FPK memiliki tugas, yakni menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

"Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Riau," tegasnya.*