|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memperkuat peran dalam mendukung pembangunan daerah, terutama meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting.
Menurut SF Hariyanto, PKK merupakan mitra strategis pemerintah, karena memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan. Jaringan tersebut dinilai menjadi kekuatan penting untuk memastikan program pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X TP PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, PKK merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dengan jaringan kader yang menjangkau hingga ke desa dan kelurahan, PKK memiliki peran penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata SF Hariyanto.
Ia mengapresiasi kontribusi PKK Riau dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan tiga kabupaten di Riau, yakni Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Siak, meraih penghargaan tingkat nasional pada peringatan HKG PKK di Makassar, Juli lalu.
Penghargaan tersebut diberikan atas upaya menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi.
SF Hariyanto juga menilai berbagai kegiatan PKK telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Riau masih berada di angka 20,1 persen. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan angka tersebut turun menjadi 17 persen pada 2026.
"Karena itu, diperlukan kerja bersama dan keterlibatan seluruh pihak agar upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.
Selain penanganan stunting, SF Hariyanto menyebut sekitar 2,58 juta masyarakat Riau telah memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 26 Oktober 2026.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan. Namun, pemerintah masih perlu memperluas jangkauan agar semakin banyak keluarga mendapatkan manfaat program tersebut.
Ia berharap gerakan PKK ke depan semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Penguatan 10 Program Pokok PKK juga harus didukung perencanaan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta program yang memiliki hasil terukur.
"Penguatan 10 Program Pokok PKK perlu didukung perencanaan yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta hasil yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya.*