PEKANBARU - Selama ini, sektor minyak dan gas (migas) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Riau. Namun, ke depan, Riau mulai melirik potensi komoditas kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan potensi perkebunan yang besar, komoditas ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih optimal melalui hilirisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk kelapa, memperluas peluang usaha, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pengembangan potensi tersebut melalui kegiatan The 3rd BEDELAU 2026 bertema "Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam" yang digelar di Kantor Perwakilan BI Riau, Rabu (4/11/2026).

Baca :

• » Hari Ini, Hujan Berpotensi Guyur Hampir Seluruh Wilayah Riau
• » Kapolda Riau Dorong Pergantian Nama Kampung Dalam, Hapus Stigma Narkoba
• » PT Gandaerah Hendana Salurkan Bantuan Sosial di Tiga Desa Sekitar

Kegiatan tahunan yang merupakan hasil kolaborasi BI dengan kalangan akademisi ini menjadi wadah diseminasi kajian strategis sekaligus memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Riau.

Kepala BI Perwakilan Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan perekonomian Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,99 persen. Meski masih mencatatkan pertumbuhan positif, angka tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kondisi ini menjadi perhatian, terutama di tengah tren penurunan produksi migas dan perlambatan konsumsi rumah tangga. Selama ini, perekonomian Riau masih banyak ditopang sektor pertanian dan industri pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi dan program pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi.

Panji memperkirakan perekonomian Riau masih berada pada jalur pertumbuhan positif. Namun, penurunan produksi migas berpotensi menahan laju pertumbuhan ke depan.
Meski demikian, sektor pertanian dan kinerja ekspor diharapkan mampu menjadi penyangga agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam pada triwulan III 2026.

"Dari sisi lapangan usaha, pertanian dan kinerja ekspor menjadi penahan perlambatan perekonomian yang lebih dalam pada triwulan III 2026," ujarnya.

Menurut Panji, Riau membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam agar tidak terlalu bergantung pada komoditas yang selama ini menjadi andalan. Karena itu, BI mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan kelapa sebagai salah satu komoditas potensial.

Sebelumnya, BI Riau telah melakukan kajian terhadap sejumlah komoditas unggulan daerah. Pada 2024, kajian pengembangan industri kertas dilakukan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian pada 2025, kajian dilanjutkan terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit.

Memasuki 2026, BI kembali mengidentifikasi potensi komoditas lain yang dapat memperkuat struktur ekonomi Riau. Kelapa dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama melalui penguatan industri hilir.

"Selama ini ada tiga penopang yang sering dibicarakan, yakni kelapa sawit, kertas, dan migas. Namun, karena produksi migas mengalami penurunan, kita mencoba mencari sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Dari sana, muncullah gagasan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau melalui komoditas kelapa," jelasnya.

Selain itu, dukungan terhadap pengembangan hilirisasi kelapa juga disampaikan Pemprov Riau, melalui Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D.

Ia mengatakan Riau memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia.
Kontribusi produksi kelapa Riau mencapai 14,45 persen terhadap produksi nasional. Dengan luas areal perkebunan sekitar 440,08 ribu hektare dan produksi mencapai 411,28 ribu ton, komoditas ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, khususnya masyarakat pesisir.

"Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa," ujar Helmi.

Ia menegaskan, pengembangan kelapa tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi perkebunan. Lebih dari itu, hilirisasi harus mampu menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.

Menurutnya, Riau sebenarnya telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, santan hingga beragam produk turunannya. Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu diperkuat agar potensi ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati lebih optimal.

Di sisi hulu, salah satu persoalan yang dihadapi adalah banyaknya tanaman kelapa yang sudah berusia tua dan rusak sehingga berdampak terhadap produktivitas perkebunan. Sementara di sisi hilir, petani dan pelaku usaha masih menghadapi persoalan fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, serta kendala pembiayaan.

"Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas," tegasnya.

Helmi berharap kajian yang dibahas dalam The 3rd BEDELAU 2026 dapat menjadi pijakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis pengembangan industri kelapa di Riau.

Dengan demikian, pengembangan komoditas ini tidak berhenti pada peningkatan produksi dan penjualan bahan mentah, tetapi berlanjut pada penguatan industri pengolahan, perluasan pasar, serta peningkatan pendapatan petani.

Selain mendorong sumber pertumbuhan baru, BI Riau juga terus memperkuat stabilitas makroekonomi daerah. Salah satunya melalui pengendalian inflasi yang hingga Oktober 2026 masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Inflasi Riau, ungkap Panji, tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan (month to month/mtm), 2,08 persen secara tahun kalender (year to date/ytd), dan 3,09 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Meski demikian, pengendalian harga pangan masih menjadi perhatian, terutama untuk komoditas cabai dan beras yang pasokannya masih bergantung pada daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi.

"Kita (BI) bersama pemerintah daerah dan pihak terkait terus memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan," bebernya.

Di sektor sistem pembayaran, BI juga memperluas penggunaan transaksi digital serta memperkuat layanan kas di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan mengingat perputaran uang di Riau dalam dua tahun terakhir masih mengalami kondisi net outflow, yakni jumlah uang yang keluar lebih besar dibandingkan uang yang masuk.

"Pemenuhan kebutuhan uang tunai masyarakat turut diperkuat melalui layanan kas titipan di Rengat dan Pasir Pangaraian serta program Ekspedisi Rupiah Berdaulat bersama TNI Angkatan Laut untuk menjangkau wilayah kepulauan dan daerah yang sulit diakses," ujarnya.

Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, BI terus mendukung pengembangan UMKM, termasuk melalui fasilitasi sertifikasi halal. Tercatat lebih dari 200 UMKM di Riau telah memperoleh sertifikat halal. BI juga memberikan pembinaan kepada juru sembelih halal (Juleha) guna memastikan layanan penyediaan daging memenuhi ketentuan syariah.

Melalui berbagai upaya tersebut, BI dan Pemprov Riau berharap struktur ekonomi daerah semakin kuat dan beragam. Hilirisasi kelapa pun diharapkan menjadi salah satu motor pertumbuhan baru yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas bagi masyarakat pesisir.*