JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan draf panduan terbaru yang menyasar produk makanan dan minuman berbahan tambahan, seperti pewarna, perasa, hingga pemanis buatan. Langkah ini diambil demi menekan angka kematian, akibat pola makan tidak sehat yang menembus 11 juta jiwa setiap tahunnya.

Dalam draf terbarunya, WHO mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mulai memperketat aturan pada makanan yang sengaja ditambahi bahan aditif, agar terlihat atau terasa lebih menarik bagi konsumen.

Ini menjadi langkah pertama WHO dalam memperluas fokus panduannya. Jika sebelumnya WHO hanya membatasi kandungan gizi seperti kadar lemak, gula, dan garam, kini formulasi bahan aditif dalam Ultra-Processed Foods (UPF) atau makanan olahan berlebih turut disoroti.

Baca :

• » Stunting Riau Masih 20,1 Persen, Plt Gubri Minta PKK Perkuat Peran Hingga Desa
• » Sebagian Besar Wilayah Riau Berpotensi Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai Petir dan Angin Kencang
• » Bukan Cuma Aplikasi Biasa, SYAKURA dan PRISMA Siap Ubah Cara DPR Kelola Anggaran Negara!

"Draf ini melangkah lebih jauh dari sekadar penilaian nutrisi tradisional. Kami menyadari bahwa makanan tidak hanya harus dinilai dari kandungan gizinya saja, tetapi juga dari aspek formulasi bahannya demi mencegah penyakit akibat pola makan," terang Pejabat Teknis Departemen Nutrisi dan Keamanan Makanan WHO, Katrin Engelhardt, dikutip dari Reuters.

Lewat panduan ini, produk-produk olahan seperti minuman bersoda hingga mi instan berpotensi menghadapi regulasi yang lebih ketat di tingkat nasional. Mulai dari kewajiban label peringatan kesehatan (warning labels) hingga pengenaan pajak khusus.

Industri Makanan Mulai Khawatir
Rencana panduan baru WHO tersebut langsung memicu gelombang penolakan keras dari para pelaku industri makanan dan minuman global.

Organisasi yang mewakili raksasa makanan multinasional, International Food and Beverage Alliance (IFBA), menilai pendekatan baru WHO ini melenceng dari fokus kualitas nutrisi utama dan berisiko 'menuduh buruk' produk yang sebenarnya aman dikonsumsi.

"Kekhawatiran utama kami adalah potensi terganggunya prioritas nutrisi yang telah ditetapkan serta upaya reformulasi produk yang sedang berjalan," tegas Sekretaris Jenderal IFBA, Rocco Renaldi.

Pihak industri mengeluhkan ancaman lonjakan biaya operasional untuk merombak resep produk (reformulasi), aturan pelabelan yang makin rumit, risiko gugatan hukum kelompok (class-action), hingga ancaman pengenaan tarif pajak tinggi bagi perusahaan makanan olahan.

Chief Executive Officer (CEO) Kraft Heinz, Steve Cahillane, mendesak agar WHO melibatkan pelaku industri dalam pembahasan regulasi tersebut.

"Kami bergerak di bisnis makanan dan sangat peduli pada konsumen. Sudah sepatutnya kami mendapatkan ruang di meja diskusi saat pembahasan kebijakan ini berkembang," tegas Cahillane.*