JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri. MPR akan menindaklanjuti.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Muzani menyebut surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo.

Baca :

• » Bertemu Presiden Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mundur Dari Wapres
• » Gedung dan Asrama Surya Harmoni di Siak Diresmikan, Tempat Pendidikan dan Pembinaan Umat
• » Resmi, Piala Asia 2027 Diundur

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," lanjut Ahmad Muzani.

Muzani menyebut MPR RI punya waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mendapat wakil presiden definitif pengganti Gibran.

"Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut, saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan," ucap dia.

Pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.

Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. DPR sendiri telah memulai proses pemakzulan.*