|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengendalian pasokan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah dilakukan melalui penguatan neraca pangan daerah untuk mengantisipasi potensi kelangkaan komoditas sekaligus menekan laju inflasi.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya ketersediaan data pangan yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dengan neraca pangan yang kuat, potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal sebelum berdampak pada kenaikan harga di pasaran.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau secara virtual di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Kamis (19/11/2026).
"Yang harus kita jaga bukan hanya daya beli masyarakat dan kepastian pasokan, tetapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan usaha para produsen pangan," ujarnya.
Syahrial menjelaskan, neraca pangan berfungsi memetakan keseimbangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Informasi tersebut menjadi instrumen penting untuk menentukan langkah antisipasi, termasuk memastikan distribusi dan pasokan komoditas dari daerah lain.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, inflasi tahunan Riau tercatat sebesar 3,09 persen. Sementara itu, inflasi Kota Dumai mencapai 3,49 persen dan Kota Pekanbaru sebesar 2,69 persen.
Di sisi produksi, beras Riau pada 2026 diproyeksikan mencapai 138,77 ribu ton. Namun, produksi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat. Akibatnya, Riau masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
"Karena itu, penguatan produksi lokal dan kepastian pasokan dari luar daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau," jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan Sumatera Utara pada Oktober lalu. Kerja sama tersebut ditandai dengan transaksi perdana pembelian enam ton beras dan 200 kilogram cabai merah.
Menurut Syahrial, kerja sama antardaerah perlu terus diperluas untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan, terutama ketika produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga menyoroti keterbatasan lahan baku sawah di Riau. Provinsi ini termasuk satu dari empat daerah yang luas lahan baku sawahnya belum mencapai 87 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal.
Karena itu, selain mendorong peningkatan produksi, Syahrial meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan mengambil peran sebaga "offtaker" atau penyerap hasil produksi petani. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga keberlanjutan usaha petani.
"Jangan sampai kita baru melakukan intervensi ketika harga sudah mengalami kenaikan. Dengan data neraca pangan yang baik, kita bisa mengantisipasi potensi kekurangan pasokan lebih awal," tegasnya.
Ia mengingatkan, kebutuhan sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat menjelang Nataru. Selain lonjakan permintaan, faktor cuaca dan gangguan distribusi juga harus menjadi perhatian karena dapat menghambat pasokan dan memicu kenaikan harga.*