JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menerima insentif tidak diperbolehkan menerima tunjangan kinerja (Tukin), begitu pula sebaliknya. Hal ini mulai berlaku pada tahun depan dan pemerintah daerah diharapkan tidak memberikan tukin dan insentif bersamaan.

“Kita atur mulai 2020, daerah yang sudah memberikan tukin dan insentif harus memilih salah satu. Kalau (mau) terima insentif, silakan, tapi tidak boleh lagi mendapatkan tukin. Jadi harus salah satu,” kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin.

Dia menjelaskan, ketentuan ini dibuat karena banyaknya temuan pemeriksaan yang menganggap adanya duplikasi antara tukin dan insentif. Di sisi lain, penerimaan insentif dan tukin secara bersamaan terkesan diskriminatif. Pasalnya, hanya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu yang bisa mendapatkan insentif.

Baca :

• » Tahapan Pilpeng Serentak Tahap I Dimulai, Ini Pesan Bupati Rohil
• » Ai Ogura Cetak Sejarah di MotoGP Assen 2026, Akhiri Penantian Jepang Selama 22 Tahun
• » HUT Dewa Kwan Te Kong di Kwan Te Karya Agung Meriah

Syarifuddin menuturkan, hal ini tidak berlaku bagi kepala daerah. Alasannya, kepala daerah tidak memiliki tunjangan penghasilan.*