PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah menggelar exit meeting pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian uji petik pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan fokus utama pengawasan Irjen Kemendagri adalah pengelolaan aset daerah agar lebih produktif, khususnya tanah dan bangunan.

"Ya, pihak Irjen Kemendagri ingin pengelolaan BMD bisa lebih bermanfaat. Seperti aset tanah dan bangunan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya, Selasa (23/9/2025).

Baca :

• » Brimob Riau Dirikan Dapur Lapangan dan Gelar Makan Bersama Suporter PSPS Pekanbaru
• » Laga Kontra Sriwijaya FC, Kapolda Riau dan Suporter PSPS Gelar Doa Bersama
• » Bidpropam Polda Riau Gelar Bakti Sosial di Pesantren Nurul Azhar Pekanbaru

Selain itu, kantin sekolah juga mendapat perhatian khusus. Menurut Syahrial, jika dikelola dengan baik melalui skema kerja sama yang transparan, kantin sekolah dapat menjadi sumber retribusi baru bagi daerah. "Negosiasi perjanjian kerja sama harus diperkuat supaya daerah memperoleh nilai kontrak yang lebih baik," tegasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Riau langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan Riau agar segera melakukan langkah konkret. Potensi retribusi dari kantin sekolah dinilai cukup besar dan perlu segera digarap.

"Dalam rapat kami juga menghadirkan Dinas Pendidikan Riau agar bisa langsung menindaklanjuti," tambah Syahrial.

Melalui pengawasan ini, Pemprov Riau berharap pengelolaan aset daerah dapat dilakukan lebih profesional dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.*