PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui investasi, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan digitalisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Riau agar semakin solid, inklusif, dan berkelanjutan.

Upaya itu mengemuka dalam The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Senin (31/8/2026), di Gedung KPwBI Riau.

Mengusung tema "Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi', forum digelar secara hybrid dan mempertemukan lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, regulator, akademisi, perbankan, dunia usaha, asosiasi, media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca :

• » DPMPTSP Kota Dumai Gelar Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025, Perkuat Iklim Investasi Daerah
• » Plt Gubri Buka SIEXPO 2026, Dorong Investasi Hingga Hilirisasi Industri Sawit
• » Pemprov Riau Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penguatan sinergi antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas pasar komoditas unggulan Riau.

Menurutnya, Riau memiliki modal ekonomi yang kuat, terutama sebagai salah satu lumbung energi nasional. Kebijakan nasional menuju kemandirian energi sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi Riau untuk mengembangkan sektor minyak dan gas, hilirisasi kelapa sawit atau CPO, hingga komoditas kelapa.

"Riau memiliki potensi besar yang harus terus dikembangkan melalui sinergi dan kolaborasi, termasuk dalam memperluas pasar komoditas utama daerah," ujarnya.

Dalam forum tersebut, BI bersama Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan penghargaan kepada enam perusahaan yang mencatatkan realisasi investasi tertinggi pada Semester I 2026 di sektor hilirisasi.

Penghargaan diberikan kepada tiga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan tiga perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Kepala BI Koordinator Wilayah Sumatera, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan investasi dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan investasi dan hilirisasi merupakan salah satu kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Riau.

Ia mengatakan hilirisasi memberikan nilai tambah lebih besar terhadap komoditas unggulan daerah, salah satunya kelapa sawit. Tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, pengembangan industri hilir dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Kajian BI bersama perguruan tinggi, kata Panji, menunjukkan investasi dan hilirisasi kelapa sawit memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Riau ke level yang lebih tinggi.

"Bank Indonesia akan terus mendukung perumusan strategi dan sinergi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Selain investasi dan hilirisasi, digitalisasi menjadi isu penting dalam REF 2026. Perkembangan teknologi dan sistem pembayaran digital dinilai membawa peluang besar, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi bersama.

REF 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel. Sesi pertama membahas Digitalisasi Sistem Pembayaran, dengan menghadirkan Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Indra, Kepala Perwakilan LPS Medan Jimmy Ardianto, Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk Koko Tjatur Rachmadi, serta Ekonom Ahli Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Ginanjar.

Diskusi membahas berbagai isu, mulai dari identifikasi dan mitigasi risiko digitalisasi di sektor keuangan, penjaminan simpanan lembaga keuangan digital, perkembangan regulasi perbankan digital, hingga capaian dan arah kebijakan sistem pembayaran ke depan.

Sementara sesi kedua mengangkat tema Kondisi dan Prospek Perekonomian. Pembahasan menghadirkan Ekonom Ahli Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Ferry Kurniawan, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, serta Analis Kebijakan APINDO Ajib Hamdani.*