Nov 2026
20

POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
Ketua LKBH PGRI Riau Ingatkan Kepala Sekolah dan Guru Tidak Gegabah Hadapi Masalah Hukum
hukum | Selasa, 17 November 2026 | 19:15:00 WIB
Editor : Linda | Penulis : Linda N
Ketua KLBH PGRI Riau Dr. Perlindungan memberikan pengarahan hukum pada kepala sekolah dan guru di Kampar, Selasa (18/11/2026). (Istimewa)

KAMPAR – Persoalan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Kepala sekolah dan guru diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan serta tidak berupaya menyelesaikan sendiri persoalan hukum tanpa memahami aturan dan prosedur yang berlaku.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Riau, Dr. Parlindungan, mengingatkan tenaga pendidik agar tidak ragu meminta bantuan advokat ketika menghadapi persoalan hukum. Sebab, penanganan perkara membutuhkan keahlian tersendiri yang tidak selalu dimiliki kepala sekolah maupun guru.

Hal itu disampaikannya saat memberikan penyuluhan hukum kepada kepala sekolah SMA Negeri dan SLB se-Kabupaten Kampar, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN/SLB Kabupaten Kampar tersebut berlangsung di SMA Negeri 2, Kecamatan Tambang.

Baca :

Kegiatan itu dihadiri Ketua MKKS SMAN/SLB Kabupaten Kampar, Dr. M. Hendra Yunal, Kepala SMA Negeri 2 Tambang, H. Afrizal, serta seluruh kepala sekolah SMA Negeri dan SLB se-Kabupaten Kampar.

Dalam penyuluhan tersebut, Parlindungan menguraikan sejumlah persoalan yang berpotensi dihadapi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas. Tidak hanya menyangkut administrasi dan kepegawaian, tetapi juga pengelolaan anggaran, hubungan kerja, hingga persoalan yang dapat berujung pada perkara pidana maupun perdata.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum perlu dimiliki setiap kepala sekolah dan guru. Meski demikian, pemahaman dasar tersebut tidak lantas menjadikan mereka harus menangani sendiri persoalan hukum yang dihadapi.

"Kalau ada permasalahan hukum yang timbul di sekolah, jangan kepala sekolah atau guru tampil dan menghadapi sendiri tanpa memahami persoalan hukumnya. Saya berharap manfaatkan jasa advokat atau penasihat hukum yang memang memiliki keahlian dan kompetensi dalam menangani persoalan hukum," tegas Parlindungan.

Ia menyebutkan, PGRI Riau memiliki LKBH yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat memperoleh bantuan hukum bagi guru-guru yang tergabung dalam organisasi tersebut. Keberadaan lembaga ini didukung anggota yang lebih dari 90 persen di antaranya merupakan advokat.

"LKBH PGRI ini memiliki anggota yang lebih dari 90 persennya adalah advokat yang siap membantu guru-guru atau sekolah-sekolah yang terbentur permasalahan hukum," ujar Parlindungan yang juga dosen ilmu hukum tersebut.

Ia menjelaskan, persoalan hukum memiliki mekanisme penanganan yang tidak sederhana. Seseorang bukan hanya dituntut memahami pokok masalah, melainkan juga harus mengetahui tahapan hukum, prosedur pembuktian, serta hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Hal ini menjadi penting karena sebagian besar kepala sekolah dan guru tidak memiliki pendidikan khusus di bidang hukum, termasuk hukum acara pidana dan perdata.

Parlindungan mencontohkan, seseorang mungkin meyakini dirinya tidak melakukan kesalahan. Namun, keyakinan tersebut harus didukung kemampuan untuk membuktikan dan mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang benar.

Ia pun mengingatkan agar setiap orang memahami batas keahlian masing-masing. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab memimpin satuan pendidikan, sementara guru berkompeten dalam mendidik dan mengajar. Adapun persoalan hukum membutuhkan penanganan dari tenaga profesional di bidang tersebut.

"Tempatkan sesuatu pada ahlinya. Sepintar-pintarnya kita, tentu ada keterbatasan kemampuan dalam bidang lain. Kepala sekolah adalah ahli dalam mengelola dan memimpin satuan pendidikan, guru memiliki keahlian dalam mendidik dan mengajar. Namun, ketika berhadapan dengan persoalan hukum, tentu ada bidang keahlian tersendiri yang harus dipercayakan kepada ahlinya, yaitu advokat," ungkapnya.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Parlindungan menggunakan perumpamaan pembangunan rumah. Menurutnya, mengetahui proses pembangunan rumah tidak berarti seseorang harus mengerjakan seluruh pekerjaan sendiri tanpa melibatkan tenaga yang memiliki keahlian.

"Sama halnya kita mengetahui bagaimana cara membangun sebuah rumah. Tetapi, karena kita tidak memiliki latar belakang sebagai arsitek maupun tukang bangunan, apakah kemudian kita harus mencoba membangun rumah sendiri tanpa mempercayakan pekerjaan tersebut kepada orang yang ahli? Tentu tidak," jelas Parlindungan.

"Kita harus mempercayakan pembangunan rumah kepada orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Begitu juga dengan persoalan hukum, percayakan penanganannya kepada advokat yang memahami hukum dan mekanisme penyelesaiannya," sambung Sekretaris DPC PERADI SAI Pekanbaru itu.

Selain meminta pendampingan ketika persoalan muncul, Parlindungan juga menekankan pentingnya konsultasi hukum sejak dini. Menurutnya, kepala sekolah perlu mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil kebijakan agar mengetahui batas kewenangan dan risiko dari setiap keputusan.

Langkah pencegahan tersebut dinilai lebih baik daripada menunggu persoalan berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum. Ia juga mengingatkan agar rasa takut menghadapi persoalan hukum tidak membuat tenaga pendidik mengambil keputusan yang justru merugikan diri sendiri.

"Jangan menunggu sampai dipanggil aparat penegak hukum atau sampai menjadi pihak dalam suatu perkara baru mencari pendampingan hukum. Konsultasi dan pencegahan sejak awal jauh lebih baik. Jangan pula karena merasa takut menghadapi persoalan hukum, kemudian mengambil keputusan yang justru merugikan diri sendiri. Pahami hak dan kewajiban, bersikap kooperatif, dan tetap ikuti prosedur hukum," tambahnya.

Dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, PGRI Provinsi Riau juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Polda Riau dan Kejati Riau.

Parlindungan mengajak kepala sekolah memanfaatkan upaya perlindungan tersebut sekaligus menumbuhkan budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan.

Sekolah, menurutnya, bukan hanya tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga lingkungan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap aturan.

Ia berharap penyuluhan yang digelar MKKS SMAN/SLB Kabupaten Kampar memberikan manfaat nyata bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan pemahaman hukum dan memperkuat perlindungan ketika menjalankan tugas profesional.

Di akhir pemaparannya, Parlindungan kembali mengingatkan bahwa persoalan hukum jangan sampai mengalihkan perhatian kepala sekolah dan guru dari tanggung jawab utama mereka di bidang pendidikan.

"Guru dan kepala sekolah harus fokus mendidik, mengajar, membangun karakter, dan mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai energi dan konsentrasi untuk memajukan pendidikan justru habis karena persoalan hukum yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani dengan pendampingan yang tepat. Bijak dalam bertindak, melek hukum, dan jangan ragu menempatkan persoalan hukum kepada ahlinya," pungkasnya. *

Terbaru
etalase
OJK Restui Merger BPR Riau-Jambi, Jaringan Layanan Makin Luas
Jumat, 20 November 2026 | 13:26:14 WIB
pekanbaru
UMP Riau 2027 Naik Jadi Rp4.031.142
Jumat, 20 November 2026 | 10:43:21 WIB
potensa
Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
Jumat, 20 November 2026 | 07:42:58 WIB
pekanbaru
Jelang Nataru, Pemprov Riau Perkuat Stok Pangan
Kamis, 19 November 2026 | 20:55:13 WIB
potensa
Peserta BPU Meninggal Sebelum 3 Bulan, JKM Dibayarkan Rp10 Juta
Kamis, 19 November 2026 | 18:54:45 WIB
Artikel Popular
3
politik
Jambore Remaja Bernegara Dibuka, Jadi Ruang Belajar...
Sabtu, 14 November 2026 | 09:14:23 WIB
hukum
Nasional