JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal mengemukakan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai persoalan. Antara lain praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Menurut kami, itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat," kata Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan lemahnya pengawasan dari penyelenggara Pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang pada PSU.

Baca :

• » KUA Bangko Soroti Lonjakan Pernikahan dan Maraknya Kasus Nikah di Bawah Umur
• » TAPAK Riau Soroti Dugaan Pembiaran Mafia Solar Subsidi, Polisi Diminta Usut Aktor Utama
• » DPRD Dumai Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Evaluasi PAD dan Kinerja BUMD

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat pada PSU juga menjadi sorotan, yang menurut Haykal, disebabkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, apalagi karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, bahkan kalau perlu dilakukan door to door," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketidakterlibatan warga pada PSU tidak semata karena apatisme, melainkan karena kurangnya informasi yang mereka terima.

Untuk itu, Ia mendorong agar penyelenggara pemilu dapat lebih proaktif menjangkau pemilih di tingkat akar rumput.*