PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan peningkatan angka kehadiran bayi di Posyandu hingga 85 sampai 90 persen, dari angka saat ini yang masih berkisar di 70 persen. Langkah dinilai krusial untuk memastikan intervensi penurunan stunting berjalan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, M. Job Kurniawan, Selasa (14/6/2025).

"Yang harus digencarkan bagaimana seluruh bayi hadir ke Posyandu. Kalau hanya 70 persen, maka 30 persen lainnya bisa terlewat dari pengawasan. Ini tentu berdampak pada ketepatan intervensi," ujar Job.

Baca :

• » BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau PerkuatPerlindungan Pekerja Lewat PP 50 Tahun 2025
• » TPID Riau Gelar Operasi Pasar Murah di 5 Titik
• » Aksi Massa di Panipahan Memanas, Brimob Polda Riau Redam Situasi Secara Persuasif

Job menegaskan pentingnya akurasi data bayi untuk menekan prevalensi stunting di Riau. Oleh karena itu, ia meminta seluruh desa menyusun data bayi by name by address, agar pemerintah dapat mengetahui siapa saja yang belum hadir ke Posyandu dan melakukan tindak lanjut langsung ke rumah mereka.

"Jika diketahui ada bayi yang tidak hadir, kader PKK, bidan desa, dan petugas Posyandu harus aktif melakukan kunjungan. Jangan tunggu laporan, harus jemput bola," tegasnya.

Pemprov Riau mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dalam mendukung layanan Posyandu. Apalagi, intervensi ini didukung oleh dana APBN melalui Dinas Kesehatan serta alokasi dana desa yang bisa digunakan untuk memperkuat kegiatan Posyandu dan layanan gizi.

"Kami ingin Posyandu makin semarak. Jangan sampai ada bayi yang tidak terpantau. Sasaran utama kita adalah bayi usia 0 sampai 36 bulan," ungkapnya.

Dengan komitmen semua pihak, Pemprov Riau berharap angka kehadiran bayi di Posyandu dapat meningkat signifikan dan tidak ada lagi anak yang luput dari layanan kesehatan dasar.

"Kalau seluruh bayi sudah terpantau, kita bisa lebih optimis dalam menurunkan angka stunting," tuturnya.*