BAGANSIAPIAPI – SMP Negeri 6 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), tengah menghadapi persoalan serius terkait status dan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Dari 27 guru dan kepala sekolah yang aktif mengajar, hanya dua orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya merupakan tenaga honorer tanpa kepastian status kepegawaian.

Kondisi ini dipicu oleh peralihan status sekolah dari swasta menjadi negeri beberapa waktu lalu. Meskipun mayoritas guru telah mengabdi bertahun-tahun sejak sekolah masih swasta, mereka tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena belum memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun setelah status sekolah berubah.

Kepala SMPN 6 Bangko, Masdalena, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut saat ditemui Kamis (14/8). Menurutnya, para guru honorer telah bekerja lama, namun terbentur regulasi yang tidak berpihak.

Baca :

• » Pengurus Icati Riau Periode 2026-2029 Dilantik, Dorong Minat Siswa Lanjutkan Pendidikan ke Taiwan
• » SDN 2 Bantan Gelar Sosialisasi Sekolah Adiwiyata di SMPN 5
• » Marak Intimidasi, PGRI dan Polda Riau Tegaskan Perlindungan Hukum bagi Guru dan Kepala Sekolah

 “Mereka sudah lama mengajar, tapi karena status sekolah baru berubah, mereka tidak bisa ikut PPPK. Kami sangat berharap ada perhatian dari Pemkab Rohil,” ujarnya.

Selain status kepegawaian, permasalahan gaji juga menjadi beban yang belum teratasi. Berdasarkan aturan terbaru, pembayaran gaji guru honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi diperbolehkan. Akibatnya, pihak sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya terbatas.

Dengan jumlah siswa hanya 210 orang yang terbagi dalam tujuh ruang belajar, alokasi dana BOS yang diterima sekolah dinilai tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional, termasuk pembayaran honor guru.

Masdalena mengungkapkan, pihak sekolah tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Salah satunya adalah pengadaan 100 kursi belajar dari dana BOS. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama.

“Kami berusaha semaksimal mungkin, meski dana terbatas,” katanya.

Kondisi ruang belajar pun belum memadai. Saat ini, ruang kelas untuk siswa kelas IX terpaksa menggunakan musala sekolah karena keterbatasan ruang. Hal tersebut dinilai tidak ideal untuk proses belajar mengajar yang kondusif.

Masdalena berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sekolah tersebut. Ia mengusulkan agar SMPN 6 Bangko mendapat bantuan rehabilitasi untuk ruang kelas, ruang tata usaha, perpustakaan, dan rumah dinas guru.

“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah. Sekolah ini sudah lama berdiri dan butuh perhatian agar bisa memberikan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Indra Siahaan, salah satu guru honorer, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia telah mengabdi sejak tahun 2006, saat sekolah masih bernama SMP Bagan Jawa atau Jerama dan berstatus swasta.

 “Kami berharap Pemkab Rohil bisa melihat perjuangan kami. Kami ingin ada kejelasan dan perlindungan hukum sebagai guru,” ungkap Indra.

Ia menegaskan pentingnya pengakuan terhadap masa kerja guru yang telah mengabdi sebelum peralihan status. Menurutnya, dedikasi dan pengalaman selama bertahun-tahun seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengangkatan status kepegawaian.

Meski berada dalam ketidakpastian, para guru SMPN 6 Bangko tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Mereka berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini dan memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah tersebut.*