PEKANBARU - Hingga September 2025, realisasi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru mencapai 49 persen, sementara serapan fisik tercatat 52 persen. Angka dinilai masih rendah, sehingga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat kinerja.

Syahrial menegaskan, sesuai arahan Gubernur Riau Abdul Wahid, birokrasi harus dijalankan secara profesional, produktif, dan berorientasi hasil. "Kami membutuhkan ASN yang tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil. Bukan yang sibuk dengan politik kantor atau sekadar menunggu instruksi," tegas Syahrial, Senin (22/9/2025).

Syahrial mengingatkan pejabat eselon II hingga administrator agar tidak terjebak pada pola kerja formalitas. "Bekerjalah proaktif, jangan manipulatif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi miskin prestasi," ujarnya.

Baca :

• » Pemprov Riau Gelar Operasi Pasar Tekan Harga Cabai Merah
• » Plt. Kadiskes Riau Bersama Komisi IX DPR RI Dorong Masyarakat Hidup Sehat Lewat Pembinaan GERMAS
• » Kuota UHC di Provinsi Riau Bertambah 234.403 Peserta, Akses Layanan Kesehatan Kian Luas

Selain itu, Syahrial juga menyinggung visi pembangunan jangka menengah Riau 2025–2030, yakni Riau Bedelau (berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju). Menurutnya, visi ini hanya bisa terwujud jika setiap OPD meninggalkan ego sektoral dan membangun kolaborasi lintas sektor.

"Kita satu tubuh, satu mesin besar. Visi besar ini tidak mungkin tercapai jika OPD hanya bekerja sektoral," jelasnya.

Ia menganalogikan Pemprov Riau sebagai kapal besar yang tengah berlayar. Para kepala OPD diminta mampu membaca peta, mengantisipasi badai, dan memastikan kapal yang dipimpinnya sampai tujuan dengan selamat.

Syahrial menekankan tiga prinsip yang wajib dijalankan pejabat, yakni Kecepatan, yakni kerja cepat tanpa menunggu instruksi. Kemudian Ketuntasan, yakni menilai keberhasilan dari output dan dampak, bukan sekadar laporan. Dan Integritas, yakni menghindari praktik yang mencederai publik.*