|
METRORIAU.COM
|
 |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
METRORIAU.COM
|
|
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025.
Rakorendal yang digelar di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025), merupakan forum strategis yang dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, dan Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman. Forum ini membahas penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029, sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan perbatasan dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
"Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa Rakorendal menjadi momentum memperkuat kolaborasi nasional dalam membangun kawasan perbatasan.
"Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan membanggakan menuju Indonesia Emas 2045," tuturnya.
Arah pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada penguatan sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Seluruhnya harus berjalan terpadu dan berkesinambungan.
Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman melaporkan bahwa forum ini juga menjadi wadah evaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025 serta pemetaan persoalan di lapangan.
"Jumlah anggota BNPP meningkat dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera," jelasnya.
Rakorendal juga menyiapkan dasar penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan 2027.
Dalam kegiatan ini, Plt Gubernur Riau turut didampingi kepala daerah dari wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, serta Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kehadiran mereka menegaskan kesiapan daerah dalam menyambut program pembangunan perbatasan yang digagas pemerintah pusat.
Dengan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Riau menegaskan kesiapan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan.*
